Pakpak Bharat, MISTAR.ID
Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi bersama Pemkab Pakpak Bharat menggelar sosialisasi ‘Peran Kejaksaan dalam Pembangunan’, di Ruang Rapat Nusantara, komplek kantor Bupati setempat, pada Kamis (22/6/23).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dairi, Okto Rikardo.
Bernhard mengatakan, pemerintah secara terus menerus melakukan percepatan pembangunan di segala sektor, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun menurutnya, dalam pelaksanaan pembangunan itu selalu memiliki resiko dan pencapaian tujuannya, seperti terjadinya masalah hukum, sengketa hukum, serta perkara hukum.
Baca juga:Â Pemeriksaan Terhadap 23 Pengusaha Kios Pengecer Pupuk Subsidi oleh Kejari Dairi Dinilai Janggal
Dijelaskan, untuk mereduksi (membuat pengurangan) potensi penyimpangan tersebut, maka diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis.
Bupati menyampaikan, dalam instruksi itu, Presiden menginstruksikan adanya pendampingan atau pertimbangan hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut.
“Sinergitas dan saling percaya di antara kita semua menjadi kunci utama dalam tugas penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, sehingga kedepannya tidak saling mencurigai,” ucap Bernhard.
Baca juga: Pemkab Pakpak Bharat Teken Nota Kesepakatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Sementara Kajari menyampaikan, terdapat fungsi lain jaksa, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Okto menuturkan, fungsi dimaksud dapat memberikan pemecahan masalah atas berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan. Itu melalui pertimbangan hukum, pelayanan hukum, hukum lain bagi instansi atau lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau bekerja dengan baik dan benar, tentunya akan kita tuai hasil yang baik,” jelas orang nomor 1 di Kejari Dairi itu. (sampang/hm16)
