Medan, MISTAR.ID
Hasil survei yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Indonesia masih menemukan berbagai bentuk kekerasan yang dialami insan pers dalam menjalankan tugasnya.
“Khususnya untuk jurnalis perempuan tercatat ada sebanyak 86,9 persen yang menghadapi ancaman kekerasan baik dalam menjalankan tugas di lapangan maupun di kantor,” kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar/Jalan Pancing, Kamis (9/2/23).
Dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia bersatu itu, Ninik juga mengatakan Indeks kebebasan pers di Indonesia masih berada pada kategori Bebas. Dimana pada skala nasional, Indonesia memegang skor 77,86.
Baca Juga:Â Ricuh Saat Warga Bumper Sibolangit Ingin Sampaikan Aspirasi ke Jokowi di Momen HPN 2023
“Skor ini naik tipis sebesar 1,86 poin dibandingkan tahun 2022. Tentu sebagai bangsa kita tidak akan berhenti membangun inovasi dan profesionalitas pers di Indonesia.
Merupakan niat tulus yang mulia agar indeks kebebasan pers di Indonesia dapat terus meningkat sampai pada skala Sangat Bebas. Di mana, membutuhkan situasi yang kondusif dalam merealisasikan hal ini,” katanya.
Sebelumnya, Ninik mengatakan pada perayaan HPN tidak sekedar pelaksanaan ritual tahunan apalagi tahun ini menyongsong tahun politik.
Maka, di momentum HPN 2023 ini sekaligus untuk refleksi bagi insan pers seluruh organisasi pers untuk mempersiapkan pers yang profesional yang menegakkan kemerdekaan pers di Indonesia. “Tentunya ini membutuhkan situasi yang kondusif dalam lingkungan politik, sosial maupun ekonomi,” ujarnya.
Bac Juga:Â Welcome Dinner HPN 2023, Sekdaprov Sumut Ajak Tamu Doakan Korban Gempa Turki-Suriah
Dalam rangka mewujudkan pers yang profesional dan bertanggungjawab di tahun politik, ini pers profesional sifatnya meningkatkan intelektual politik dalam informasi yang dikemas.
“Ruang redaksi mesti punya daya lenting yang kuat untuk mewujudkan aktivitas berdemokrasi yang rileks dan santun, tulus ikhlas ingin membantu bangsa. Serta tidak bersifat anarkis terhadap kekurangan calon yang didukung dan pada kelebihan calon yang tidak didukung,” terangnya.
Ia mengatakan media perlu mengajarkan pada masyarakat bahwa Pemilu bukan hanya momentum masyarakat untuk menyalurkan suara.
Baca Juga:Â PWI Sebut HPN 2023 di Sumut Terbaik
Media hendaklah membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang calon yang berkomitmen penuh untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, calon yang mau mengupayakan penghapusan segala bentuk diskriminasi.
“Termasuk diskriminasi gender. Calon yang peduli terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan. Kelompok disabilitas di wilayah terpencil. Tetapi bukan calon yang merupakan pelaku kekerasan berbasis gender,” terangnya.
Terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari mengingatkan insan pers untuk menjaga independensi di tengah tahun politik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Katanya, Pers itu harus bebas dari intervensi siapapun.
“Karena diskusi-diskusi kita di Hari Pers Nasional itu supaya Pers ini ke depan tidak boleh seperti terbelah. Ada pro ini, pro itu. Pers itu harus berdiri di semua kontestan. Karena itu harus independen,” katanya
Menjelang Pemilu 2024, katanya, diharapkan tidak ada intervensi dari pemilik modal yang juga terlibat di partai politik. “Menjelang Pemilu 2024 itu, ya Pers itu harus objektif, independen, dan jangan terlalu berat sebelah. Itu tidak boleh,” ujarnya.
“Kita juga harapkan jangan ada intervensi dari pemilik modal ini kan, apalagi mereka (pemilik modal) yang terlibat juga di partai politik. Jadi, biarlah Pers itu berjalan dengan hati nuraninya sendiri,” pungkasnya.(Anita/hm02)
