2.5 C
New York
Tuesday, January 31, 2023

Muhyiddin Marah Dituduh Anwar Ibrahim Korupsi Rp2,2 Triliun

Kuala Lumpur, MISTAR.ID

Genderang perang mulai disulut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terhadap pendahulunya mantan PM Muhyiddin Yassin yang marah setelah dituduh korupsi RM 600 miliar atau sekitar Rp2,212 triliun.

Tuduhan disampaikan oleh Anwar kepada pers usai memimpin sidang kabinet pada Senin (5/12/22) waktu setempat. Dilansir The Star, uang sebanyak itu merupakan jumlah dari tindakan pelanggaran berupa mark-up proyek-proyek.

“Dari apa yang saya ketahui, ada beberapa (pelanggaran prosedural) serius yang melibatkan jumlah yang besar dan beberapa proyek, di mana mark-up terlalu tinggi dan diserahkan kepada pihak tertentu,” kata Anwar kepada pers setelah memimpin sidang pertama Kabinet hari Senin (5/12/22). “Hal ini mengakibatkan pihak-pihak tersebut menghabiskan banyak uang,” imbuhnya.

Baca juga: Hari Ini, Anwar Ibrahim Resmi Bertugas sebagai Perdana Menteri Malaysia

Anwar menambahkan bahwa dia akan menyerahkan kepada kebijaksanaan Kabinet untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Bisa saja nanti Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) menyelidiki.

Darah Muhyidin mendidih alias marah. Muhyiddin adalah pihak oposisi yakni Ketua Perikatan Nasional. Menurutnya, tudingan Anwar Ibrahim yang sedang berkuasa saat ini adalah cara untuk menekan dia supaya tidak menjalankan fungsi kritis.

“Tidak ada satu sen pun dari uang ini yang masuk ke rekening pribadi saya. Tidak masuk akal jika uang yang dimaksudkan untuk bantuan publik, yang langsung disetorkan ke rekening orang-orang, dapat dialihkan ke rekening saya,” kata Muhyidin.

Dia berujar, jika saja ada penyimpangan anggaran maka itu bakal diperhatikan Departemen Audit Nasional (JAN). Ada pula Komite Akuntan Publik (PAC) di parlemen yang mengaudit setiap tahun.

“Sangat tidak mungkin JAN dan PAC entah bagaimana mengabaikan jumlah yang begitu besar,” katanya dalam sebuah posting Facebook.

Muhyiddin mengatakan bahwa dia tidak pernah menggelapkan atau menyalahgunakan dana yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat, dan bahkan jika dia melakukannya, penyelidikan akan dimulai sejak lama.

Baca juga: Barisan Nasional Tak Dukung PH dan PN Bentuk Pemerintahan Malaysia Berikutnya

“Bank Negara juga pasti akan disiagakan jika rekening bank saya tiba-tiba menerima uang dalam jumlah besar seperti yang diklaim kebanyakan orang,” tambahnya.

Muhyiddin mengklaim tuduhan ini baru dimunculkan baru-baru ini sebagai cara untuk membungkam oposisi terhadap pemerintah persatuan yang baru. “Jangan terus-menerus menuding orang lain dengan tuduhan yang tidak masuk akal hanya untuk menutupi kelemahan pemerintah saat ini,” cetusnya.

“Anda telah menjadi pemerintah, jadi bertindaklah seperti pemerintah daripada memainkan semua gerakan politik ini karena rakyat hanya tertarik pada apa yang direncanakan pemerintah untuk mereka,” tambahnya.

Anwar Ibrahim Merasa Tertantang

Merespons kemarahan Muhyiddin, Anwar Ibrahim malah merasa tertantang. Dia tidak segan-segan membawa isu ini ke tingkat yang lebih serius.

“Saya ingin mengingatkan Muhyiddin untuk tidak menantang saya karena jelas ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi,” ujar Anwar dalam pernyataan terbaru kepada wartawan setempat, dilansir The Star, Selasa (6/12/22).

Dia menyatakan duit RM 600 miliar atau Rp 2 triliun lebih itu didapat dari penyimpangan perusahaan-perusahaan yang terlibat mark-up proyek di era Muhyiddin menjadi Perdana Menteri Malaysia kemarin. Namun, Anwar tidak menyebut nama perusahaan-perusahaan tersebut.

Baca juga: Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Malaysia ke-10

Lebih lanjut, Anwar menyatakan bahwa meskipun niatnya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, persoalan itu perlu ditanggapi karena dirinya ditantang. Dia menyebut ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim mereka bersih. “Namun, mereka tidak demikian, karena ditemukan adanya persetujuan yang dilakukan tanpa mematuhi regulasi,” ujar Anwar.

“Ini mencakup persetujuan yang dibuat selama perintah pengendalian pergerakan,” imbuhnya, merujuk pada kebijakan pandemi virus Corona (COVID-19) pada era pemerintahan Muhyiddin.

Diketahui bahwa ada seruan untuk dibentuknya Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) untuk menyelidiki pengeluaran pemerintahan selama pandemi Corona, saat Malaysia masih dipimpin Muhyiddin sebagai PM. (detik/hm09)

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,690FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles