Yogyakarta, MISTAR.ID
Ungkapan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang menyatakan bahwa ia menolak sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Muhadjir mengatakan, ia tidak keberatan dengan pernyataan Gubsu selama hal tersebut didiskusikan terlebih dahulu. Menurutnya, penerapan sistem PPDB harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Meskipun pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tidak boleh melakukan kebijakan sendiri. Kalau memang dia menganggap ada yang lebih bagus, alternatifnya, silahkan. Tapi, dibicarakan dulu,” ujar Muhadjir di SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta, Sabtu (22/7/23).
Baca juga: Edy Inginkan Zonasi PPDB Diganti Sistem Tes di Sumut
Menurut Muhadjir, penting untuk mencari solusi terbaik bagi sistem PPDB. Sistem zonasi diimplementasikan untuk mengatasi masalah kasta di sekolah, pemalsuan nilai, dan praktik jual-beli kursi.
Ia juga membandingkan sistem zonasi dengan ujian nasional (UN). Meskipun pemerintah menghapus UN karena belum menemukan standarisasi ujian yang tepat, hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika tujuan menciptakan keadilan sosial di sektor pendidikan dapat tercapai tanpa perlu adanya sistem zonasi.
“Kalau memang tujuan untuk menciptakan keadilan sosial di sektor pendidikan sudah tercapai tanpa zonasi, kenapa tidak,” ungkap dia. (berbagai sumber/hm20)
