Simalungun, MISTAR.ID
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, menyampaikan setiap perencanaan harus ada eksekusi bukan sekedar ditulis tapi tidak dilaksanakan, dan harus ada evaluasi di setiap pekerjaan, serta harus ada kolaborasi antar OPD agar ada sinkronisasi dalam pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Simalungun saat memimpin Rapat Kerja Rancangan Akhir Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023, dan Pembahasan terkait RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023, di rumah dinas Wakil Bupati Simalungun, Jalan Suri-suri Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Rabu (18/5/22).
Bupati meminta dalam melakukan perencanaan harus diperhatian mana yang menjadi pokok personal di wilayah masing-masing. “Seperti di bidang pertanian, pendidikan dan tenaga kerja, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia,” kata Bupati.
Baca juga:Proyek Tembok Penahan di Komplek Perkantoran OPD Simalungun Jebol
Selanjutnya, Bupati mengatakan, di bidang pertanian, bagaimana menyiapkan kebutuhan para petani, agar mereka mendapat jaminan soal harga dan kemudahan mendapatkan pupuk subsidi.
“Kita harus upayakan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dalam upaya mendapatkan pupuk subsidi, dan non subsidi dalam bentuk bantuan dari Dinas Sosial yang bisa dialihkan dalam bentuk bantuan pertanian,” kata Bupati.
Kemudian, dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah menandatangani MoU yakni Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Simalungun, dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simalungun.
“Ini juga harus menjadi perhatian kita bagaimana kita menyimpan sumber daya yang kompetensi, dalam bidang pariwisata, teknik sipil, dan pelatihan pelatihan lainnya,” ujar Bupati.
Baca juga:Bupati Simalungun Dukung Pembentukan Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah
Sebelumnya, Kepala Bapeda Ronald Tambun memaparkan tentang arah sasaran program kegiatan dan sub kegiatan di perangkat daerah terkait indikator kinerja Makro, indikator kerja utama Kabupaten, indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, standar pelayanan minimal, indikator kinerja kunci, penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Tema pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyangkut kolaborasi strategi pemulihan ekonomi di masa Pandemi, pembangunan kualitas sumber daya manusia berlandaskan kearifan lokal, pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berdikari, serta perwujudan rakyat yang sejahtera dan berkualitas. (roland/hm06)
