Jakarta.MISTAR.ID
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menandatangani aturan PMK 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
“Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.462.912.000.000,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah),” tulis aturan tersebut yang tertuang dalam Pasal 1 seperti dikutip (4/3/2020).
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
Penggunaan DBH CHT ini untuk mendanai program:
1.Peningkatan kualitas bahan baku;
2.Pembinaan industri;
3.Pembinaan lingkungan sosial;
4.Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5.Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Daerah mana saja yang mendapatkan jatah terbesar?
Simak di bawah ini:
Provinsi Aceh : Rp 19,45 miliar
Provinsi Sumatera Utara : Rp 16,60 miliar
Provinsi Sumatera Barat : Rp 4,96 miliar
Provinsi Kepulauan Riau : Rp 455 juta
Provinsi Jambi : Rp 2,32 miliar
Provinsi Riau : Rp 9,3 juta
Provinsi Bangka Belitung : Rp 248 ribu
Provinsi Banten : Rp 203,1 juta
Provinsi DKI Jakarta : Rp 154,05 juta
Provinsi Sumatera Selatan : Rp 1,9 miliar
Provinsi Lampung : Rp 6,45 miliar
Provinsi Jabar : Rp 413,07 miliar
Provinsi Jateng : Rp 748,36 miliar
Provinsi Yogyakarta : Rp 13,06 miliar
Provinsi Jatim : Rp 1,84 triliun
Provinsi Sulawesi Tengah : Rp 910 juta
Provinsi Sulawesi Selatan : Rp 15,01 miliar
Provinsi Bali : Rp 9,2 miliar
Provinsi NTB : Rp 359,9 miliar
Provinsi NTT : Rp 7,82 miliar
Provinsi Kalbar : Rp 123,7 juta
Provinsi Kaltim : Rp 4,8 juta
Provinsi Kalsel : Rp 1,0 juta
Provinsi Gorontalo : Rp 1,2 juta
Provinsi Sultra : Rp 4,4 juta
Total : Rp3,46 triliun
Sumber: Kemenkeu
Editor: Luhut Simanjuntak
