Medan, MISTAR.ID
Adanya rencana pemerintah menaikan ongkos ibadah haji tahun 2023 menjadi Rp69,1 juta per jemaah, atau hampir dua kali lipat dari biaya tahun sebelumnya yakni Rp39,8 juta. Mendapat penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Aksi penolakan ini dilakukan anggota Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol No 5, Rabu (25/1/23). Dimana seluruh anggota fraksi melakukan penolakan dengan aksi membawa sepotong kertas bertuliskan “FPKS Menolak Usulan Biaya Kenaikan Haji 1444 H/2023”.
Untuk diketahui, usulan kenaikan ongkos haji tersebut telah disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis pekan lalu (19/1/23) di kompleks parlemen, Jakarta.
Baca Juga:Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik Jadi Rp69 Juta per Jemaah
“Sesuai isu berkembang kami mendapatkan masukan dan informasi juga inbox di media sosial kita bahwa ada rencana pemerintah untuk menaikkan ongkos haji 1444 hijriah atau 2023. Maka, bagi kami semua yang selaku wakil rakyat di Provinsi Sumut sesungguhnya menolak rencana ongkos naik haji di 2023 tersebut,” terang salah satu Anggota Fraksi PKS, Hendro Susanto kepada pimpinan rapat paripurna agar disampaikan kepada pemerintah.
Menurut Hendro, penolakan ini lantaran berdasarkan data yang dihimpun bahwa sebanyak 70% calon haji reguler yang di Indonesia termasuk di Sumut berasal dari patani dan nelayan.
“Sehingga kami menolak rencana usulan kenaikan ongkos haji tadi. Sebab calon haji ini 70% nya beras dari petani dan nelayan. Apalagi, pasca Covid-19 ini masyarakat kita sudah bisa berangkat haji 2023. Jadi, adanya usulan kementerian agama untuk menaikkan ongkos haji tentunya ini sangat memberatkan,” pungkasnya. (anita/hm12)
