Medan, MISTAR.ID
Optimisme pemulihan pasca Covid-19 terus berlanjut. Tercatat hingga akhir November, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah menggelontorkan dana Rp11 miliar lebih untuk kegiatan berupa pemberian makanan tambahan di Dinas Sosial.
Bantuan ke Penyandang Disabilitas sesuai arahan Gubsu Edy Rahmayadi dan kegiatan perlindungan sosial pengadaan bibit bawang, cabai merah dan untuk peningkatan produksi pertanian dalam pengendalian inflasi.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Ismael P Sinaga saat membacakan sambutan Sekda Pemprov Sumut Arief Sudarto Trinugroho, dalam Kaleidoskop 2022 BPKAD Sumut yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (21/12/22).
Baca Juga:Dituding Manfaatkan Kelalaian Warga, Pembayaran PBB di Kantor BPKAD Siantar Diwarnai Aksi Protes
Dalam pemaparan ini, juga dihadirkan tiga narasumber yaitu Akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Isfensi Sadalia, Akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed) M Joharis Lubis, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Farianda Putra Sinik. Hadir sejumlah direktur BUMD dan sejumlah Kepala BPKAD kabupaten/kota.
Dalam pemaparan tersebut, Ismael juga menyatakan di tahun 2022 pihaknya sudah melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kinerja, dalam memberi pelayanan publik dan meningkatkan keuangan daerah.
“BPKAD yang merupakan perangkat daerah telah menjalani dinamika pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik dari internal maupun eksternal. Salah satu penyebabnya karena adanya kebijakan dari pusat yang harus disosialisasikan dan ditindaklanjuti dengan batas waku yang sangat singkat. Juga, penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, dilakukan bersinergi dengan perangkat daerah lainnya,” terangnya.
Berkaitan dengah hal itu, kata Ismael, BPKAD Sumut akan terus melakukan pembinaan dan inovasi. Misalnya dalam hal pembayaran yang tidak lagi dilakukan secara manual. Juga dalam melakukan konsultasi kepada kabupaten/kota tidak lagi dilakukan secara manual atau tatap muka langsung, tapi dilakukan sera virtual.
Ismael menyebutkan contoh konsultasi yang dilakukan secara virtual, yakni tentang penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Katanya, kepada pemerintah kabupaten/kota, cukup melihat konten yang telah dibuat saja oleh BPKAD tentang cara menangani PMK.
Baca Juga:Soal Utang DBH Sumut Rp433,8 M ke Pemko Medan, BPKAD Sumut: Tak Ada Utang, Sudah Semua Dibayarkan
“Artinya, untuk penanganan PMK, tidak perlu lagi kabupaten/kota datang secara langsung ke Medan. Cukup dengan melihat cannel yang sudah kita buat saja,” katanya.
Sementara itu, dua orang akademisi Isfensi Sadalia, dan Joharis Lubis, sepakat menyebutkan bahwa kinerja BPKAD Sumut sudah semakin baik. Begitupun, keduanya tetap memberikan saran dan masukan, untuk lebih meningkatkan kinerja ke depan.
Seperti dikatakan Isfensi Sadalia, BPKAD perlu melakukan branding melalui video-video tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan BPKAD. Kemudian video-video itu disebarkan kepada masyarakat.
Isfensi menyebutkan, BPKAD juga harus mengoptimalisasikan manajemen asset dan keuangan daerah. Caranya melakukan transfaransi tentang apa saja yang telah dilakukan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan.
Hal senada juga disampaikan Joharis Lubis. Dia menilai, capaian program kerja BPKAD pada tahun 2022 sudah semakin baik. Salah satunya dengan program kenaikan honor guru tidak tetap dari Rp40.000 per jam menjadi Rp90.000 per jam.
Begitupun, kata Joharis, masih ada sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian BPKAD untuk segera diselesaikan. Misalnya tentang aset sekolah di sejumlah kabupaten/kota, yang merupakan dampak dari peralihan pengelolaan SMA dan SMK Negeri dari kabupaten/kota ke provinsi.
Kemudian, Joharis juga mengkritik kinerja Bappeda Sumut yang tidak pernah menjelaskan tentang capaian program kerja Organiasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin. Semisal setiap tiga bulan sekali. Dikhawatirkan, masih banyak OPD yang tidak mencapai target programnya. (anita/hm12)
