Simalungun, MISTAR.ID
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun lewat Dinas Perhubungan bakal membuka kembali terminal di Serbelawan. Dimana, sebelumnya terminal tersebut telah lama tidak difungsionalkan sebagaimana fungsinya.
Namun upaya untuk membuka terminal itu pun masih dalam tahap proses mediasi dengan sejumlah warga yang menempati bekas terminal itu. Sebab, warga sudah bertahun-tahun menempati hingga menambah bangunan kegiatan usaha. Dinas Perhubungan sendiri menggandeng pihak Kejaksaan dalam hal mediasi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Sabar P Saragih kepada mistar.id, Senin (6/11/23) membenarkan pihaknya bakal kembali lagi membuka terminal di Serbelawan guna kemudahan masyarakat menggunakan jasa transportasi umum.
“Di awal ini kita akan lebih dulu melakukan pendataan dan secara persuasif meminta warga pindah, atau satu-satu warga itu dipanggil pihak kejaksaan,” kata Sabar yang dihubungi terkait akan dibukanya terminal Serbelawan.
Baca juga:Â Polsek Serbelawan Tangkap 2 Tersangka Penyalahgunaan Narkotika di Lokasi Berbeda
Selain upaya pendekatan, Sabar Saragih juga menyampaikan pihaknya sejauh ini telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Simalungun, khususnya Seksi Datun untuk pengembalian aset milik Dinas Perhubungan.
“Sudah-sudah. Malahan kita serahkan persoalan kepada Kejaksaan Simalungun. Merelokasi tidak ada, apa jalannya kita merelokasi. Lahan kita yang ditempati di situ,” ungkapnya.
Disebutkannya lagi, malahan isu-isu seperti ini kerap dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu juga, Dinas Perhubungan juga bakal mendata warga yang menduduki lahan terminal tersebut.
“Di sini yang kita inginkan, lahan kita bersih dari bangunan liar. Nanti penertibannya bisa mandiri ataupun juga upaya paksa, tapi tetap kita prioritaskan dulu upaya-upaya mandiri atau persuasif,” ucapnya.
Baca juga:Â Diduga Korsleting Listrik, 3 Rumah di Serbelawan Terbakar
Terkait output (hasil yang dicapai), dijelaskan Sabar lagi, terminal bisa bersih dari bangunan liar. Lanjutnya, kalau ada perlakuan-perlakuan di lokasi seperti bangunan kios, tetap diberikan prioritas kepada warga yang menempati. Namun sesuai dengan aturan dari Pemkab Simalungun. (Hamzah/hm20)
