Simalungun, MISTAR.ID
Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi Siantar-Simalungun mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa jilid III, pada Kamis (30/5/24) mendatang.
Aksi ini akan menyasar 4 kantor instansi, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPRD, Polres dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Simalungun.
Aksi yang akan dikoordinatori oleh Andry Napitupulu itu mengusung isu ‘Turut Berdukacita: Matinya Demokrasi di Simalungun’ sebagai respon terhadap situasi demokrasi yang mereka anggap semakin memburuk.
Baca juga:Demo Soal PPK, Massa Tuding KPU Simalungun Akan Menangkan RHS 70 Persen
“Kami sudah menyurati pihak Polres Simalungun terkait pemberitahuan aksi yang akan dilaksanakan Kamis nanti,” ungkap Andry saat dihubungi, pada Senin (27/5/24).
Selain itu, Andry menyatakan pihaknya juga telah mengirim surat kepada DPRD Simalungun, memohon agar difasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing bersama seluruh komisioner KPU.
“Selaku wakil rakyat harus tahu bahwa hari ini sistem demokrasi kita di Tanah Habonaron Do Bona ini sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Baca juga:DPRD Segera Panggil KPU Simalungun Terkait Dugaan Kecurangan Dalam Perekrutan PPK
Andry menegaskan, bahwa beberapa instansi yang menjadi target aksi tersebut berperan dalam menjaga sistem demokrasi di Kabupaten Simalungun.
“Tindakan intimidasi dan represifitas dari pihak kepolisian saat kami melakukan aksi beberapa waktu lalu sangat membuat kita kecewa,” ujarnya.
Andry pun menduga, kepolisian terlibat dalam upaya merusak sistem demokrasi di Simalungun melalui tindakan intimidatif terhadap para demonstran.
Baca juga:Â KPU Simalungun Didemo Terkait Indikasi Adanya KKN dalam Penerimaan PPK
Kelompok mahasiswa ini mengklaim telah menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang akan mereka sampaikan kepada tiap-tiap instansi terkait.
“Kami berharap melalui aksi ini, pimpinan-pimpinan instansi yang terkait bisa memberikan jawaban langsung mengenai kondisi sistem demokrasi di Simalungun,” tutup Andry.
Aksi unjuk rasa itu diharapkan dapat mendesak instansi terkait untuk memberikan klarifikasi, serta solusi atas permasalahan demokrasi di Simalungun saat ini. (indra/hm16)
