Simalungun, MISTAR.ID
Seleksi terbuka bagi sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun akan diadakan bulan Oktober 2023 mendatang.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Simalungun, Sardi Sinaga.
Dikatakan Sardi, akan ada seleksi terbuka bagi 3 posisi eselon II yang saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) diantaranya, Asisten I, Kadis Sosial dan Kepala BKKBN.
Baca juga : Pemkab Simalungun Belum Miliki Perda Cagar Budaya
“Selain tiga posisi tersebut, auditor di Inspektorat juga mengalami kekurangan. Sekarang kurang lebih ada 30 pegawai di situ, padahal dibutuhkan sekitar 80 pegawai,” ujar Sardi kepada Mistar.id, Selasa (25/7/23).
Para pejabat berstatus Pelaksana Tugas yang sedang menjabat saat ini masih dapat diperpanjang masing-masing satu kali, meskipun ada yang sudah diperpanjang sebelumnya.
“Tiga-tiganya bisa, tapi kalau Plt Kadis BKKBN harus dipindah. Karena beliau sudah memperpanjang sekali,” terangnya.
Baca juga : Pemkab Simalungun Segera Perbaiki Jalan Besar Sidamanik
Bulan September akan dilaksanakan job sheet serta uji kelayakan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan seleksi terbuka.
“Kalau orang ini gak bisa kita capai, karena mereka ini kan masa sertifikatnya itu dua tahun, jadi harus disesuaikan dan diperiksa dulu,” kata Sardi.
Dikonfirmasi soal pegawai yang pindah tugas ke Kota Pematang Siantar, Sardi menyampaikan bahwa saat ini, hal itu tidak mungkin terjadi.
Baca juga : Pemkab Simalungun Tak Peduli, Lubang Badan Jalan Sidamanik Hanya Ditutupi Plat Besi
Pasalnya saat ini beberapa daerah malah mengalami kelebihan pegawai, jadi mereka tidak mungkin menerima.
“Kalau Siantar, Tebing, Deli Serdang, Medan, Asahan, dan Karo itu ditutup, tidak boleh lagi masuk, karena mereka kepenuhan,” terangnya.
Selain Kabupaten Simalungun, sambung Sardi, terdapat wilayah tetangga lain yang masih sangat kekurangan pegawai, seperti Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Batubara. (indra/hm18)
