SIMALUNGUN, MISTAR.ID
DPRD Kabupaten Simalungun menggelar rapat paripurna, dengan agenda laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran (TA) 2023, pada Selasa (26/9/23).
Paripurna itu pun dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Samrin Girsang. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan pun menyampaikan interupsi, lantaran bahan yang nantinya dibahas 8 fraksi di DPRD Kabupaten Simalungun belum dibagikan oleh Sekretaris Daerah (Sekwan).
Rapat diskors beberapa menit itupun akhirnya dibuka. Usai pembacaan laporan disampaikan oleh Junita Veronika Munthe, anggota dewan, Erwin Saragih dari Fraksi Gerindra pun menyampaikan interupsinya.
Baca juga:Â Molor Beberapa Jam, Paripurna Laporan Banggar Dihujani Interupsi Anggota DPRD Simalungun
Ini terkait adanya penambahan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori (DPMPN) sebesar Rp 549.254.015.00.
“Penambahan itu tidak kami setujui saat rapat Banggar. Di hari Senin (25/9/23) kemarin, penambahan tidak disetujui,” ujar Erwin.
Sementara Samrin Girsang mengatakan, pembahasan terkait usul-usul di komisi dan apa yang telah dirumuskan itu lah hasil yang disepakati.
“Pada saat di Banggar terjadi memang perdebatan yang alot. Tetapi perlu kami pastikan apa yang disampaikan oleh pelapor tadi itu hasil akhir,” sebut Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun tersebut.
Baca juga:Â Sengketa Pilpanag Kedua Nihil, Kepala DPMPN Simalungun: Kita Menunggu Pelantikan
Dalam suasana interupsi, anggota dewan lainnya, Sariadi menyampaikan, jika tidak disetujui maka jangan dipaksakan dan masih ada hari esok untuk membahasnya.
Anggota Komisi I, Jonson Riduwan Sinaga mempertanyakan sikap pimpinan DPRD terkait penambahan anggaran tersebut.
“Di Banggar tidak disetujui dan paripurna (di pelaporan) muncul. Jadi ada apa dengan pimpinan DPRD kan begitu,” tukas anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. (hamzah/hm16)
