Simalungun, MISTAR.ID
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga didampingi Plt Inspektorat Roganda Sihombing, Kepala BPKAD Frans Saragih, Plt Kadis Kominfo SML Simangunsong menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Un Audited Se-Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara Kota Medan, Selasa (21/3/22).
Kepala BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, mengapresiasi penyampaian laporan keuangan Pemkab Simalungun. Pasalnya, Pemkab Simalungun menyerahkan Laporan Keuangan sebelum batas waktu 31 Maret 2022. Setelah penyerahan laporan tersebut, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, terhitung mulai dari tanggal 28 Maret hingga 25 April 2022 mendatang.
BPK mengharapkan agar Pemkab Simalungun terlebih dahulu menyelesaikan LHP tahun 2019, dan 2020 terutama di Dinas Dikjar dan bidang aset agar simalungun mendapat opini WTP. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan dan Tim Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Sumatra Utara, yang telah memberikan Pemkab Simalungun kesempatan untuk memperbaiki Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2021.
Baca juga:Â BPKPD dan Satpol PP Humbahas Tagih Pajak Door to Door
“Semoga ke depannya di pemerintahan kami tidak lagi di temukan banyak kesalahan. Dan kami berharap setiap OPD dapat bersinergi dalam upaya perbaikan dalam menjalankan amanah dan tugasnya,” kata bupati. Selanjutnya, bupati menyampaikan jika ada temuan-temuan kedepannya, merupakan kesalahan dari dirinya, yang kurang memberikan pengawasan terhadap kinerja OPD.
“Ke depan jika ada temuan-temuan yang ada ini merupakan salah kita, artinya kita tidak mengawasi ini, kepada Kepala OPD agar memaksimalkan pengawasan, karena Kepala OPD lah saya berikan wewenang, dan sebaiknya para OPD lebih profesional memilih stafnya. Hal ini bukan hal yang sulit, kita butuh kerja sama dan kemauan untuk memperbaiki ini,” sebut Bupati. (roland/ril/hm09)
