Pematang Siantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA meminta para camat dan lurah semakin serius dalam melayani masyarakat.
Para camat dan lurah juga diharapkan bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penegakan peraturan daerah, seperti pedagang yang berjualan di trotoar dan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Hal itu langsung disampaikan Susanti saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Siantar Timur Tahun 2023 di aula SMA Negeri 4, Jalan Pattimura, Senin (20/2/23).
Baca Juga:Siantar Dipercaya Jadi Tuan Rumah Musrenbang Dataran Tinggi Sumut
Susanti menuturkan, semua saran dan masukan yang telah disampaikan merupakan hal yang terjadi di kelurahan masing-masing. “Tugas kita menyikapinya dengan memberi pengawasan. Ini kan kegiatannya tidak pakai anggaran,” tuturnya.
Masih kata Susanti, Musrenbang Kecamatan merupakan hasil Musrenbang Kelurahan yang akan dipresentasikan kembali. “Hasil Musrenbang bukan lagi Daftar Usulan Kegiatan, namun daftar skala prioritas sesuai kebutuhan. Dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Dana Kelurahan sebesar Rp200 juta, usulan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat membantu isu strategis di Pematang Siantar,” jelasnya.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kota Pematang Siantar, Susanti juga menegaskan akan turun ke kelurahan agar angka Stunting cepat turun. “Pemko Pematang Siantar memiliki komitmen yang kuat agar angkanya berada di bawah 10 persen,” tutupnya.
Baca Juga:Buka Musrenbang Siantar Marihat, Wali Kota Minta Penanganan Stunting Jadi Fokus Utama
Sebelumnya, anggota DPRD Pematang Siantar Astronout Nainggolan dalam sambutannya menyinggung soal bantuan kepada warga kurang mampu yang terkadang tidak tepat sasaran. “Mungkin dalam pelaksanaannya ada yang menyimpang. Tolong diluruskan,” ujar anggota Komisi III DPRD Pematang Siantar ini.
Sementara itu Camat Siantar Timur Masa Rahmat Zebua dalam laporannya menyampaikan, dalam Musrenbang Kelurahan yang telah berlangsung sebelumnya, ada 94 usulan. Dengan rincian 86 usulan infrastruktur, 5 usulan ekonomi dan 3 usulan budaya.
Tampak hadir, anggota DPRD Pematang Siantar Netty Sianturi dan Baren Alijoyo Purba, Unsur Forkopimcam, perwakilan OPD, tokoh masyarakat, seluruh lurah di Siantar Timur, pengurus TP PKK Siantar Timur dan tokoh masyarakat.(ferry/hm15)
