Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar menyatakan kesiapannya dalam menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Untuk peneraparannya, saat ini tinggal menunggu Petujuk Teknis (Juknis) pelaksanaannya.
Seperti disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematang Siantar, Masni, ketika dikonfirmasi sudah sejauh mana perkembangan penerapan KKPD di lingkungan Pemko Pematang Siantar, Rabu (31/8/22).
“Itu baru launching semalam, baru launching dari Kemendagri. Jadi kami masih mau mempelajarinya sembari menunggu petunjuk teknis, karena kami pun belum dapat bagaimana sistemnya nanti,” ujar Masni yang ditemui mistar disela acara peletakan batu pertama Gedung Merdeka dan GOR.
Baca juga:Pengguna QRIS di Sumut Sudah 91%
Masni mengakui bahwa pada pertemuan di Parapat Kabupaten Simalungun dengan pihak Kemendagri yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri, R An An Andri Hikmat SR AP MM, pada Juni 2022 lalu, pihaknya mendapatkan penjelasan terkait KKPD.
“Tapi waktu itu kami mendapat penjelasannya dari pak An An masih sekilas,” ujar Masni yang kemudian bahwa dalam hal pencapaian Indeks Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2021 secara nasional, Kota Pematang Siantar berada di peringkat Kedua setelah Yogyakarta.
“Jadi dalam hal elektronifikasi, kita sudah siap melaksanakannya, tinggal tunggu juknisnya saja untuk melaksanakannya,” ujarnnya. Saat ditanya apakah KKPD bisa diterapkan pada tahun 2023, Masni bilang tergantung Juknis-nya. “Ya kalau memang juknis sudah jelas, ya bisa kita mainkan,” tukasnya.
Baca juga:Sudah Saatnya Data Penerima Bansos Berbasis NIK
Di penghujung pernyataannya, Masni menegskan bahwa Pemko Pematang Siantar sangat mendukung pelaksanaan ETPD. “Aku setuju kali (KKPD) itu diterapkan, supaya bisa berjalan lebih transparan dalam hal penggunaan anggaran. Jadi kita sangat mendukung penerapannya itu,” tukasnya mengakhiri. (ferry/hm06)
