Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kota Pematang Siantar Heri Okstarizal yang biasanya gamblang memberikan penjelasan apabila dikonfirmasi, terkesan memilih bungkam ketika dikonfirmasi mengenai hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inpektorat terhadap realisasi belanja APBD Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran (TA) 2022, Kamis (28/7/22) lalu.
Selain mempertanyakan hasil Monev, mistar yang melayangkan pesan konfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA) pada saat itu, juga mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2022. Lalu apa masukan Inspektorat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih rendah?
Ketika itu, dalam waktu yang hanya berselang 5 menit dari pesan konfirmasi mistar, Heri memberikan jawaban dengan meminta waktu agar diberi kesempatan mempelajari apa yang ditanyakan mistar. “Bang, kukonfirmasi nanti ya, datanya belum kupelajari bang,” ujar Heri yang merupakan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pematang Siantar tersebut.
Baca Juga:Sempat Tertunda! Akhirnya, Perda PjP APBD Siantar TA 2021 Disahkan
Mendapat jawaban demikian, mistar menyatakan kesiapannya untuk menunggu Heri mempelajari hasil Monev tersebut. Saat itu, mistar berharap agar Heri tidak lupa memberikan penjelasan terhadap pertanyaan konfirmasi tersebut. Pada Jumat (29/7/22) pagi, mistar kembali mengingatkan via WA. Namun hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, pada Minggu (31/7/22), Heri tak kunjung memberikan penjelasan.
Mistar sebelumnya telah memberitakan bahwa pada semester I, Januari hingga Juni 2022, serapan atau realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar 28,99 persen. Capaian realisasi tersebut dinilai rendah oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar Denny TH Siahaan.
“Pada pengesahan APBD tahun 2022 di tahun lalu, DPRD merekomendasikan agar pengerjaan proyek dipercepat. Faktanya saat ini, proyek yang sudah selesai ditenderkan, masih bisa dihitung dengan jari. Tentu ini berdampak kepada rendahnya realisasi belanja,” ujar Denny, Kamis (28/7/22).
Seiring penilaian terhadap rendahnya realisasi belanja akibat masih minimnya proyek yang sudah selesai ditenderkan tersebut, menurut Denny, pihak Pemko Pematang Siantar jadi terkesan tidak peduli terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk akibat merebaknya pandemi Covid-19.
Baca Juga:Ranperda LPj APBD Siantar 2021 Belum Disahkan, Pengamat: Itu Pengingkaran Amanah
“Sekarang ini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya menyerukan agar pemerintah daerah melakukan percepatan realisasi belanja APBD untuk pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk akibat Covid-19. Kalau realisasinya rendah, tentu akan muncul kesan bahwa Pemko tidak peduli dengan pemulihan ekonomi yang diserukan pemerintah atasan,” sebutnya.
Selanjutnya, Denny mengungkapkan dampak lainnya akibat keterlambatan pengerjaan proyek karena belum kunjung ditenderkan.
“Selain serapan anggaran yang rendah, kegiatan fisik yang dikerjakan di akhir tahun itu akan terburu-buru, dan kalau sudah buru-buru dikerjakan, tentu hasil akan jadi kurang maksimal. Pengawasan pelaksanaannya bisa jadi kurang akurat,” bebernya.
Baca Juga:Data Tak Sinkron, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Siantar TA 2021 Terkendala
Untuk itu, selaku Ketua Komisi yang membidangi pembangunan di DPRD, Denny meminta agar pihak pemko dapat mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan.
“Kalau proyek sudah jalan, pemborong dan panglong bisa memutar uangnya, karyawan atau pekerja mereka sudah bisa gajian, dan gaji mereka sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,” bebernya.
Sebelumnya, mengenai realisasi Belanja APBD Kota Pematang Siantar TA 2022 pada semester I yang sebesar 28,99 persen itu disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rosion Hutauruk, yang dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA), Kamis (28/7/22). (ferry/hm12)
