14.2 C
New York
Tuesday, May 14, 2024

Terebosan Disdik Wilayah VI, 8 SMK di Siantar-Simalungun Menjadi Sekolah Pusat Unggulan

Pematang Siantar, MISTAR.ID

Program SMK Pusat Keunggulan yang telah dirintis sejak tahun 2019, adalah strategi yang dilakukan Kemendikbud untuk melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini merupakan upaya menyiapkan sumber daya manusia lulusan SMK yang siap bekerja maupun membuka usaha.

Hal tersebut dikatakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kacab Disdik Sumut) Wilayah VI, Ramadhan Zuhri Bintang, melalui Kasi SMK, Robinson Sitanggang, saat dikonfirmasi mistar.id di kantornya, pada Selasa (15/8/23).

Robinson juga menginformasikan bahwa baru-baru ini Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia  menetapkan 3 SMK dari wilayah Cabang Disdik Sumut Wilayah VI sebagai sekolah Pusat Keunggulan (PK).

Baca juga: Resmikan Delapan SMK Pusat Keunggulan, Edy Harapkan Lahir SDM Unggul di Dunia Industri

“Itu berarti, Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah VI, telah memiliki 8 sekolah PK, ditambah sebelumnya ada 5 yang sudah ditetapkan Kemendikbud,” ujarnya.

Robinson juga memaparkan kedelapan SMK PK tersebut yaitu, SMKN 1 Pematang Siantar, SMKN 1 Siantar-Simalungun, SMKN 2 Pematang Siantar, SMKN 3 Pematang Siantar, SMK Swasta HKBP Pematang Siantar, SMK Swasta 2 Tamansiswa Pematang Siantar,.

“Dan ada dua lagi dari Perdagangan di Kabupaten Simalungun yakni SMK Swasta Alwashliyah II dan SMK Swasta Dr. Cipto Mangunkusumo,” ucapnya.

Robinson mengatakan, untuk menjadi SMK PK, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, terutama penerapan pendidikan vokasi harus menggunakan konsep 8+i. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu.

Baca juga: Disdik Sumut Wilayah VI Persiapkan SMA-SMK Siantar-Simalungun Bersanding dengan Sekolah di Kota Medan

Sedangkan 8+i yang dimaksud jelas Robinson adalah pertama, kurikulum disusun bersama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sejalan dengan penguatan aspek soft skills, hard skills dan karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis proyek riil dari dunia kerja (PBL) untuk memastikan hard skills, soft skills dan karakter yang kuat.

Ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Keempat, praktik kerja lapangan/industri minimal satu semester. Kelima, bagi lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Keenam, bagi guru/instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin.

“Guru di SMK itu harus punya sertifikat keahlian sesuai standar dibutuhkan suatu DUDI tadi. Jadi, ini tak main-main sekolahnya, memang betul harus guru yang berkompeten. Harus ada memiliki sertifikasi kompetensi,” ungkapnya.

Baca juga: Cabdis Siantar Siapkan Kuota 10.692 Siswa Baru SMAN/SMKN PPDB 2022-2023

Ketujuh, diadakan riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan. Kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Jadi tamatan dari sekolah tersebut ditampung atau diterima di industri.

Sedangkan huruf “i” adalah berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja. Di antaranya beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium dan lainnya. SMK tersebut sering bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan.

“Jadi seluruh SMK di Indonesia semuanya berlomba-lomba ikuti program menjadi sekolah PK. Sebab, penilaian langsung dilakukan Kemendikbud, bukan daerah yang menentukan. Meskipun cabang dinas pendidikan setiap wilayah memberikan laporan, tapi itu akan diseleksi kembali. Tidak asal menetapkan saja sekolah tersebut menjadi PK,” terang Robinson.

Pendidikan vokasi pada dasarnya adalah pendidikan yang menyiapkan generasi muda untuk bekerja dan berwirausaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurut Robinson, pendidikan vokasi inilah yang dikembangkan pada peserta didik, dalam hal ini siswa di seluruh SMK setiap daerah. Tujuannya untuk pengembangan diri siswa, selepas sekolah harus memiliki kemandirian untuk dapat survive dalam kehidupan sesuai dengan potensi minat, bakat, dan passion yang dimilikinya.

Baca juga: Tiga SMK Negeri di Siantar-Simalungun Berstatus Sekolah Pusat Keunggulan Tahun 2023

“Sekolah yang terpilih dalam program SMK Pusat Keunggulan diharapkan dapat menjadi rujukan serta melakukan pengimbasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya. Sekolah SMK PK inilah akan menerapkan kurikulum yang menekankan konsep “Merdeka Belajar”, katanya.

Lantas, apa saja keuntungan yang diperoleh suatu sekolah yang ditetapkan sebagai SMK PK?

Robinson menjawab, banyak keuntungan yang didapatkan apabila sekolah tersebut sudah ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai SMK PK, seperti guru pembimbing dari sekolah tersebut akan diberikan pelatihan-pelatihan langsung oleh pihak  Kementerian, baik itu mereka yang pergi ke Jakarta ataupun dikunjungi ke sekolah yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, program SMK PK  juga berhasil meraih dukungan positif dari industri yang dibuktikan dengan tingginya minat industri untuk terlibat dalam skema pemadanan dukungan. Bentuk komitmen industri tersebut berupa penguatan sarana dan prasarana pembelajaran, praktik kerja lapangan, pelatihan dan sertifikasi guru, pengembangan teaching factory, praktisi mengajar (guru tamu) yang didatangkan oleh pihak industri tersebut.

Baca juga: Kriteria dan Peraturan PPDB DKI Jakarta 2023 Tahap 2 Tingkat SMP-SMA/SMK

“Kemendikbudristek juga akan menyalurkan bantuan, baik dari segi finansial maupun perbaikan ataupun penyediaan alat-alat praktek di sekolah. SMK Pusat Keunggulan yang berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan partisipasi dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) akan didukung oleh pendanaan dari APBN dan investasi DUDI,”ungkap Robinson.

Ketika ditanya berapa besar dana yang akan dikucurkan pada SMK PK, Robinson mengatakan tidak tahu pasti untuk tahun ini. Namun, seingat dia, pada tahun sebelumnya di mana plafon pendanaan maksimal yang diberikan pemerintah adalah Rp3 miliar.

Robinson menegaskan, program ini tidak hanya memberikan dampak nyata bagi sekolah, tetapi juga manfaat banyak bagi industri mulai dari menyiapkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industrinya.

“Kami meyakini vokasi menjadi salah satu jalan agar bangsa ini bisa memiliki pendapatan yang meningkat, di mana hal itu dapat terwujud apabila kualitas SDM memiliki keterampilan keahlian,” pungkas Robinson. (yetty/hm17)

Related Articles

Latest Articles