Pematang Siantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematang Siantar, dr Susanti Dewayani menyebutkan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Pematang Siantar tahun 2022 berada pada angka 68,1. Indeks berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maka dari itu, tegas dia, untuk meningkatkan penilaian integritas diperlukan langkah-langkah konkret dari seluruh kepala perangkat daerah. Sebab, untuk melaksanakan tata kelola yang baik, harus menerapkan pelaksanaan anggaran berbasis risiko.
“Serta memastikan seluruh struktur atau elemen organisasi patuh dan taat terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,” ucapnya saat menghadiri acara Sosialisasi Anti Korupsi bagi Seluruh Perangkat Daerah (Pengguna Anggaran) di Ruang Serbaguna Pemko Pematang Siantar, Selasa (11/7/23).
Baca juga: Dana Pilkada untuk KPUD Siantar Masih Dibahas
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Kota Pematang Siantar Herri Okstarizal melaporkan kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.
“Peserta sosialisasi sebanyak 135 orang yang terdiri atas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang terdiri dari Asisten 3 orang, Staf Ahli 3 orang, pimpinan OPD 25 orang, Kepala Bagian 9 orang, camat 8 orang, lurah 53 orang, dan Kepala Puskesmas 19 orang,”papar Herri Okstarizal.
Sedangkan mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dapat mencegah penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
Baca juga: KPU Siantar Terima Dokumen Perbaikan Parpol, Balon Anggota DPRD Berkurang 29
“Adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, serta hasil PBJ yang tidak bermanfaat,” ungkapnya. (Yetty/hm20)
