Pematangsiantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani menerima penghargaan terbaik pertama pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2024.
PPD disertakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Hassanudin, di acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2025 di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Kapten Maulana Lubis, Kota Medan, pada Jumat (8/3/24).
Susanti mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Pematangsiantar atas dukungannya sehingga dapat meraih prestasi tersebut.
Baca juga:Wali Kota Tanjungbalai Terima Penghargaan Realisasi Belanja APBD Terbaik se-Sumut
“Tentunya hal ini menambah motivasi dan semangat untuk terus memajukan Kota Pematangsiantar,” sebutnya.
Sebelum menuju lokasi musrenbang di Hotel Santika Dyandra, tampak Hassanudin mengenakan pakaian adat Toba serta naik becak bersama para Bupati/Wali Kota se-Sumut. Sementara Susanti mengenakan pakaian adat Simalungun yang didominasi warna coklat.
Hassanudin dalam sambutannya menyampaikan, akan terus memperkuat hilirisasi dan kewirausahaan tahun 2025. Kedua hal tersebut diyakini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sumut.
Ia mengapresiasi kerja keras dan sinergi yang dilakukan para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, percepatan serapan belanja APBD di 2024 menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap, agar serapan anggaran dapat dilakukan secara cepat untuk mencapai target pembangunan.
Baca juga:Padangsidimpuan Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik III Tahun 2024
“APBD ini penggerak perekonomian daerah, saya harap di tahun 2024 serapan anggaran harus kita kebut, sehingga target-target pembangunan yang diinginkan bisa tercapai,” kata Hassanudin.
Terlebih lagi, dalam konteks sinergi dengan berbagai pihak, Hassanudin mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Sumut. Salah satu contohnya adalah penurunan angka prevalensi stunting ditargetkan menjadi 14% pada 2024.
Momen ini juga ditandai dengan penandatanganan rembuk stunting Provinsi Sumut oleh berbagai unsur masyarakat, kelompok kesehatan, kepala daerah dan Pj Gubernur.
“Semua masalah harus kita lakukan secara berkolaborasi, termasuk stunting ini. Kita harus lakukan bersama-sama dengan selaras,” tutup Hassanudin. (jonatan/hm16)
