Pematang Siantar, MISTAR.ID
Masa reses dalam rangka menjaring dan mengumpulkan Aspirasi Masyarakat (Asmara) di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, para anggota DPRD lazim melibatkan pihak Pemerintah Daerah setempat.
Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Mangatas MT Silalahi SE yang reses di Dapil II, tepatnya di depan kantor DPD Partai Golkar Kota Pematang Siantar Jalan Rakutta Sembiring Komplek Siantar Mas Residen, tidak mengundang pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar.
Hal itu sengaja dilakukan karena adanya indikasi bahwa sejumlah oknum PNS di lingkungan Pemko Pematang Siantar, terlibat politik praktis. Seperti disampaikan Mangatas kepada mistar.id usai melaksanakan resesnya. Senin (3/7/23) sore.
“Sejarahnya, kalau Golkar melakukan reses akan mengundang Pemko. Ini sengaja tidak kita undang, khususnya Lurah dan Camat, karena kita duga berpolitik praktis. Itu makanya tidak kita undang,” tegas Mangatas menjelaskan mengapa tidak melibatkan pihak Pemko dalam resesnya.
Mangatas berharap agar kedepannya tidak ada Lurah atau Camat yang terindikasi terlibat politik praktis.
Baca juga :Â Putusan MA Bocor di Medsos, Mangatas Silalahi Tuding ada Konspirasi Antara Pemko Siantar dengan Mafia Hukum di MA
“Apalagi ini tahun politik. Itu harapan kami dari Fraksi Golkar,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Kota Pematang Siantar yang kembali mencalon jadi anggota DPRD periode 2024-2029 dari Dapil I yang meliputi Kecamatan Siantar Barat dan Siantar Utara.
Sebelumnya, di acara sesi tanya jawab, sejumlah masyarakat yang mengikuti reses menyampaikan sejumlah aspirasinya kepada Mangatas.
Salah satunya, Misniati Saragih warga Sumber Jaya II Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba yang menyampaikan permasalahan terkait lampu penerangan jalan umum.
Seorang ibu warga lainnya, Murni Simarmata warga Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba, menyampaikan persoalan jalan rusak di daerahnya.
Pahotan Lubis warga Simpang Rami Kecamatan Siantar Martoba menyampaikan permasalahan terkait pembagian Beras Miskin (Raskin) atau bantuan kepada warga miskin.
“Mohon diperhatikanlah itu pak ketua, karena ada masyarakat dan kader Golkar juga kecewa,” cecarnya berharap.
Menanggapi aspirasi masyarakat terkait lampu jalan dan jalan rusak, Mangatas meminta masyarakat untuk mengambil gambar atau foto permasalahan yang ada.
“Tapi kalau masalah Raskin, saya berharap maunya jangan ada kader Golkar yang dapat raskin. Tapi kalau KIS sama KIP, gak apa-apa,” tukasnya.
Namun demikian, terkait bantuan terhadap warga miskin, Mangatas mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan.
“Tapi mana tahu ada rumah gedung, kereta (sepeda motor)-nya tiga, dapat Raskin. Itu juga bisa difoto, agar kita sampaikan kepada pemerintah kota,” tuturnya mengakhiri sesi acara tanya jawab.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat, kata Mangatas, akan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Jadi dicatat semua, selain yang tiga tadi, ditambah juga soal kesehatan dan soal pendidikan. Jadi semuanya ada 5, tolong dicatat,” ujar Mangatas yang kemudian menutup kegiatan resesnya dengan mengucapkan terimakasih kepada para konstituennya yang hadir saat itu. (Ferry/hm19)
