Pematang Siantar, MISTAR.ID
Baru-baru ini, pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar mengumumkan pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang 15 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II, pada tanggal 26 April 2023
Dimana diketahui, dalam proses lelang jabatan masih rawan praktek suap atau gratifikasi. Untuk menghindarinya, pihak DPRD Kota Pematang Siantar akan mengawasi pelaksanaan proses lelang jabatan tersebut.
Seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul M Lingga SH kepada mistar.id melalui voice note yang dikirimnya via pesan aplikasi WA.
Baca Juga:Pemko Siantar Lelang 15 Jabatan Eselon II, Ini Jadwal dan Tahapannya
“Mengenai proses lelang jabatan, kita akan mengawasi semaksimal mungkin,” tutur Timbul yang juga berharap peran serta masyarakat.
“Kita juga mengharapkan peran serta masyarakat agar bersama-sama mengawasi proses tersebut. Dan bila ada menemukan indikasi-indikasi diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD terbuka menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam voice note tersebut, Timbul juga menyampaikan bahwa terkait dengan anggaran yang tidak sesuai dengan proses pembahasan di DPRD, termasuk anggaran untuk seleksi terbuka, akan tetap diawasi oleh DPRD Kota Pematang Siantar.
Baca Juga:Sudah 3 Bulan, Pejabat Hasil Lelang Jabatan Eselon II Pemko Siantar Tak Kunjung Dilantik
“Apabila nantinya kita temukan ada yang tidak sesuai dengan pembahasan di DPRD, hal itu akan kita sampaikan kepada aparat penegak hukum,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar tersebut.(Ferry/hm01)
