Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematang Siantar, Junaedi Antonius Sitanggang SSTP, mewacanakan bahwa ‘Kewajiban’ atau ‘KW’ berupa uang untuk mendapatkan proyek pekerjaan ditiadakan di dinasnya.
Bila kutipan uang KW tanpa dasar hukum itu ada ditemukan dilakukan di Dinas PUTR, Junaedi mengaku siap bertanggung jawab. “Laporkan sama saya kalau ada kutipan-kutipan liar. Saya siap bertanggung jawab,” ujar Junaedi usai mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar, pada Kamis (23/2/23).
Saat disinggung mengenai sosialisasi wacana peniadaan KW tersebut, Junaedi bilang, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan mengundang para organisasi wadah tempat bernaungnya para rekanan yang ada di Kota Pematang Siantar. “Kemungkinan, kedepannya kita akan mengundang beberapa asosiasi yang ada di siantar,” ungkapnya.
Baca Juga:Jadi Plt Kadis PUTR Siantar, Ini Langkah Strategis Awal Junaedi Sitanggang
Pertemuan itu nantinya, lanjut Junaedi, dilaksanakan dalam rangka mendiskusikan agar pelaksanaan pembangunan di Kota Pematang Siantar dapat lebih akuntabel, tanpa KW. “Kita diskusikan bagaimana supaya pembangunan di Kota Pematang Siantar bisa lebih akuntabel ke depannya,” harapnya mengakhiri.
Terpisah dimintai tanggapan melalui telepon terkait wacana tersebut, Ketua BPC Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Siantar-Simalungun, Teddy Silalahi yang awalnya agak merasa sulit untuk menanggapinya, akhirnya memberitakan komentar.
“Agak sulit mengomrntarinya, tapi secara organisasi, itu kita anggap baik. Mudah-mudahan, kita siap mendukung secara organisasi maupun secara personal,” tuturnya.
Baca Juga:Dugaan Proyek Fiktif di Dinas PUTR, Kantor Wali Kota Siantar Digeruduk Massa
Saat ditanya bagaimana sebenarnya terkait uang KW yang selama ini terjadi dalam mendapatkan paket proyek pekerjaan, Teddy bilang, itu juga agak sulit.
“Kita bilang ada, tiada. Kita bilang tiada, ada. Jadi agak sulit. Maaf cakap, ibarat kentut, baunya aja yang tercium. Sulit dibuktikan kalau saya bilang ada,” ujar Teddy yang menyebutkan bahwa pihaknya akan beraudiensi kepada Plt Kepala Dinas PUTR untuk memperjelas hal tersebut.
“Mudah-mudahan, dalam waktu dekat, kita akan beraudensi sama Pak Kadis untuk memperjelasnya,” tutupnya.(ferry/hm15)
