Pematang Siantar, MISTAR.ID
Komisi III DPRD Siantar meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) memaksimalkan pengawasan dalam pelaksanaan program agar menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu komisi II juga membuat database yang terpadu dalam menggambarkan wilayah-wilayah pemukiman kumuh.
“Dinas PRKP juga harus meningkatkan koordinasi dengan Bappeda, terkait usulan penerbitan SK Wali Kota tentang kawasan kumuh,” kata anggota Komisi II, Nurlela Sikumbang saat menyampaikan terkait hasil RDP dengan mitra kerja, Jumat (28/7/23).
Baca juga :Â BPK Minta Sekretariat Kembalikan Temuan ke Kas Negara, Honor Tenaga Ahli Protokoler Siantar Bebani APBD
Pada rapat pertanggungjawaban APBD tahun 2022 dengan Dinas PRKP, dari anggaran pendapatan sebesar Rp60.000.000,00 hanya terealisasi Rp35.190.000,00. Yang berarti berkurang sebesar Rp24.810.000.
Namun hal tersebut berbanding jauh dengan anggaran belanja yang dikeluarkan Dinas PRKP. Dalam anggaran sebesar Rp53.243.750.368,00, dinas yang dipimpin Christina Risfani Sidauruk mampu menggelontorkan 97 persen atau sebesar Rp51.902.107.170,00.
“Dinas PRKP dalam menyusun dan merancang program kegiatan juga harus lebih mengacu skala prioritas, sehingga keurgensiannya menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas,” sambungnya. (Gideon/hm19)
