Pematangsiantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani mendorong capaian dua tujuan utama di Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28 tahun 2024. Keduanya tujuan kesejahteraan dan demokrasi.
“Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis,” kata Susanti saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) di halaman Balai Kota, Jalan Merdeka, Pematangsiantar, Kamis (25/4/24).
Hal itu, kata dia, melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.
Dari segi tujuan demokrasi, kata Susanti, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.
Baca juga:Â Polisi Australia Jerat 5 Remaja Tersangka Penikaman Uskup dengan Pasal Terorisme
“Kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat-daerah sehingga menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2024 mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.
“Tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” paparnya.
Susanti menjelaskan, dalam konteks ekonomi hijau, yang merupakan salah satu dari 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
“Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, perekonomian secara keseluruhan,” bebernya.
Baca juga:Â Warga Ukraina yang Tinggal di Luar Negeri Diminta Pulang untuk Berperang
Selain mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, lanjut Susanti, pemerintah daerah selalu dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program Pembangunan Nasional.
Hal itu termasuk penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
Dalam kesempatan tersebut sebanyak 42 aparatur sipil negara (ASN) Pemko menerima Satyalancana Karya Satya dari Wali Kota Susanti dari selama 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun masa mereka. (Jonatan/hm22)
