Kemitraan yang dibangun bertahun-tahun, diharapkannya dapat menjadi pertimbangan kepada perusahaan dalam membuat keputusan. Sebab, selama ini para pengemudi juga, lanjut Jefri, bekerja berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pihak aplikasi.
“Kami ikuti semua perkembangan peraturan dari aplikasi. Bukan tidak jarang aku dan teman-teman lainnya mendapat teguran bahkan ada yang diputus kemitraannya karena tidak patuh,” ucapnya.
Berbeda dengan Jefri, pengemudi lainnya, Novel Sianturi pesimis dengan realisasi imbauan tersebut. Sebab, kata Novel, meski telah bekerja dengan perusahaan aplikasi ojek online, status mereka hanya sebagai mitra.
“Kami pun bukan pekerja tetap atau pekerja waktu tertentu. Status itu pun masih menjadi perdebatan di antara pengemudi,” kata Novel di kesempatan berbeda.
Baca juga:Â Ojek Online Bakal Kena Jalan Berbayar ERP di Jakarta, ini Alasannya
Ia menganggap hal yang wajar jika teman-temannya masih berharap dengan pemberian THR itu. Di tengah himpitan ekonomi semakin keras, informasi surat edaran itu menjadi angin segar bagi para pengemudi.
“Aku juga tidak bisa munafik, kalau diberi ya syukur, kalau pun tidak ya pasrah saja lah. Tapi kecil kemungkinan realisasinya itu,” ujarnya.
Menurut dia, surat edaran yang dikeluarkan Kemnaker bukan menjadi kewajiban perusahaan aplikasi ataupun logistik menuruti. Lanjut Novel, hal itu berbeda dengan perusahaan lainnya yang memiliki pekerja ataupun karyawan.
“Kami pengemudi ojek online ini kan sehari-hari tidak ada paksaan juga dari perusahaan. Kalau memang mau punya uang banyak, ya rajin lah di lapangan mengambil penumpang. Beda dengan perusahaan lain, bekerja tepat waktu dan punya target,” jelasnya.
Meski memiliki pandangan berbeda dengan yang lainnya, Novel berharap teman-temannya tidak terpaku dengan imbauan tersebut.
“Takutnya karena berharap THR itu, kawan kawan tidak fokus mencari penumpang,” ucapnya. (Gideon/hm20)
