“Fenomena ini bukan hanya sekedar masalah hukum, melainkan mencerminkan kegagalan dalam sistem tata kelola pemerintahan. Korupsi tidak hanya merugikan fiskal, tetapi juga menyengsarakan rakyat kecil dan memperburuk ketimpangan sosial,” ujarnya kepada Mistar.id, Kamis (19/10/23).
Rezeki mengatakan Pesta demokrasi yang diadakan pada tahun 2024 menjadi momentum krusial dalam memerangi korupsi.
“Pada pesta demokrasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai integritas dan komitmen calon pemimpin. Pemilih memiliki peran krusial dalam menyeleksi pemimpin yang bersih dari praktik korup dan mampu menjalankan tugas dengan transparansi serta akuntabilitas,” jelasnya.
Baca juga : Pj Gubernur Hasanuddin Soroti Potensi Kerawanan Saat Pesta Demokrasi 2024
Namun, pesta demokrasi tidak boleh hanya sekedar seremonial. Peningkatan pemahaman politik dan edukasi yang kuat perlu ditanamkan kepada masyarakat untuk memungkinkan mereka memilih pemimpin yang berintegritas.
Disebutkannya, para calon pemimpin juga harus berkomitmen untuk memerangi korupsi dengan memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang transparan, menjalankan penegakan hukum secara adil dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, Armada PG Simorangkir selaku Ketua Cabang GMKI Pematang Siantar-Simalungun mengajak masyarakat lebih peka dalam memilih dan mengawasi pesta demokrasi terutama mencegah adanya koruptor.
