Pematang Siantar, MISTAR.ID
Sebanyak 18 proyek penanggulangan bencana di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematang Siantar yang disinyalir dikerjakan tanpa SK tanggap darurat yang diteken wali kota mendapat perhatian dari seorang anggota DPRD Siantar, Daud Simanjuntak.
“(Proyek) Itu akan kita antisipasi supaya anggaran (pembayaran)-nya tidak ditampung di
APBD tahun 2023. Tidak boleh itu, ujuk-ujuk itu, ada apa itu. Jadinya, kegiatan siluman, kan?” cecar politisi Partai Golkar tersebut melalui telepon, Selasa (28/2/23).
“Kenapa dikerjakan dulu baru mau dibayar, ada apa? Inikan bisa menimbulkan preseden tidak baik ke depan. Masak proyek siluman, kita harus bayar. Itu belum lagi kita lihat bagaimana urgensinya,” tukas anggota Komisi III DPRD yang membidangi pembangunan tersebut.
Baca juga:Â 18 Proyek Bencana Dikerjakan Tanpa SK Tanggap Darurat, Ini Kata PUTR Siantar
Pada kesempatan itu, Daud menceritakan bahwa ia mendapat informasi bahwa ada proyek pembangunan tembok penahan di lahan kosong dekat Terminal Tanjung Pinggir.
“Itu informasinya, tapi masih harus saya teliti dulu, ada lahan kosong milik pribadi di pinggir sungai, tidak ada pemukiman di sana, ada apa gitu lho,” ungkapnya setengah bertanya. Menurut perkiraan Daud, bila proyek seperti itu dibayar, maka akan timbul masalah.
“Sementara ada yang seperti di Perumahan Maranatha, longsor yang sudah mengancam tiang listrik PLN, kemudian cuma sekitar 5 meter dari dinding rumah warga, itu terbiarkan. Tidak ada skala prioritas, ini yang mau kita teliti dulu,” tukasnya mengakhiri. (ferry/hm09)
