Jakarta, MISTAR.ID
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengungkapkan ada 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi terkait isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024.
Netralitas ASN, kata Lolly, menjadi salah satu isu yang paling rawan di tingkat provinsi. Itu sebabnya pecegahan yang tepat harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.
“Bentuk pencegahan di 10 provinsi ini, untuk ASN, tentu akan berbeda dengan daerah lain yang posisinya tidak rawan tinggi,” katanya, Jumat 922/9/23).
Baca juga:Pemilu 2024, KPU Siapkan 93 Juta Segel dan 4 Juta Kotak Suara
Pola ketidaknetralan ASN, dalam pandangan Lolly, paling banyak terjadi pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Biasanya ASN mempromosikan calon tertentu serta memberikan pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial maupun media lainnya.
Lalu, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana; teridentifikasi dukungan dalam bentuk WhatsApp grup; dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.
Sementara itu, motif yang terjadi adalah mendapatkan atau mempertahankan jabatan, hubungan primordial (kekeluargaan, suku, organisasi, dan lain-lain), ketidakpahaman terhadap regulasi tentang kewajiban ASN menjaga netralitas, dan faktor lainnya, karena adanya tekanan sanksi yang tidak membuat jera pelaku.
Baca juga:Â TikTok Siap Cegah Hoax, Bantu Bawaslu Mewujudkan Pemilu Damai
Bawaslu menyampaikan sejumlah strategi dan rekomendasi, di antaranya sosialisasi kepada seluruh ASN secara besar-besaran atau masif terkait pentingnya ASN bersikap netral baik secara daring maupun luring (media sosial, tv, cetak, pendidikan formal, sosialisasi tatap muka, kampanye, dan lain-lain).
“Lalu, yang Bawaslu lakukan adalah optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial. Yang 10 provinsi rawan tinggi, yang 20 kabupaten/kota rawan tinggi, jangan kasih kendor di dalam siber media sosial,” kata Lolly.
Baca juga:Â PPATK Siap Mengawasi Aliran Dana Kampanye Pemilu 2024
Selain itu, memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan multistakeholder, yaitu KASN, Kemendagri, KemenPAN RB, kepolisian, dan pemerintah daerah.
“Ini menjadi salah satu cara kita meramu supaya apa yang kita khawatirkan karena potensinya tinggi terjadi di 2024, dengan kerja guyub, itu kemudian bisa kita netralisasi atau kita minimalisasi,” imbuh dia.
Adapun kesepulun provinsi yang dimaksud antara lain, Lampung, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Gorontalo.(cnn/hm17)
