Tapsel, MISTAR.ID

Sejak tahun 2023 hingga sekarang pihak PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE) belum memberikan ganti rugi lahan yang digarap kepada warga.

Padahal, warga sudah melaporkan PT NSHE kepada polisi. Salah satu yang membuat laporan ke Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) adalah H Ahmad Syukur Hutagalung.

Tanah H Ahmad Syukur Hutagalung digarap perusahaan itu seluas 4 hektar di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batang Toru.

H Hutagalung sendiri menyesalkan tindakan pihak PT NSHE, yang mana dengan sewenang-wenang tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi, telah merampas haknya dan hak masyarakat lainnya.

"Kesewenangan pihak PT NSHE nampaknya juga didukung oleh Pemda, perbuatan PT NSHE sungguh bertentangan dengan UUD 1945 yang terdapat pada ayat 4, di mana dinyatakan dengan jelas negara melindungi hak milik masyarakat dan tidak dapat diambil semena- mena," ungkap Ahmad Syukur.

"Padahal saya dan beberapa warga lainnya, sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut kepada pihak-pihak Pemda, namun dalam perampasan tersebut Pemda justru mendukung perbuatan pihak PT NSHE. Serta berharap pihak kejaksaan benar- benar mengungkap praktek mafia tanah, yang sudah meresahkan masyarakat, " terangnya

Menurutnya, apa yang dialaminya dengan warga lainnya merupakan tindakan mafia tanah, dan itu berjalan secara terstruktur yang mana diduga pihak PT NSHE bekerja sama dengan pejabat negara, yaitu Pemda Tapsel dan BPN Tapsel.

Menurutnya, semua masalah yang mereka rasakan dari para pihak tertentu bertentangan edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia," ujar Hutagalung.

Sejauh ini pihak PT NSHE belum memberikan tanggapan perihal keluhan warga. (asrul lubis/hm17)