Langkat, MISTAR.ID

Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Sei Tualang (Permata) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Jumat (16/5/2025). Mereka menuntut pembebasan Kepala Desa Sei Tualang serta mendesak DPRD Langkat memanggil manajemen PT Sri Timur terkait konflik berkepanjangan yang terjadi di desa mereka.

Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster bernada protes. Di antaranya bertuliskan “Bebaskan Kades Kami” dan “Cabut Izin PT Sri Timur”. Mereka menilai keberadaan perusahaan yang beroperasi di Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat, bahkan justru kerap memicu konflik lahan.

"PT Sri Timur sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi warga. Yang ada justru konflik berkepanjangan. Kepala desa kami bahkan jadi korban," ujar Nur Adlin, koordinator aksi, dalam orasinya.

Mereka juga mendesak DPRD Langkat agar segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan perwakilan warga dan manajemen PT Sri Timur. “Kami minta hari ini juga DPRD panggil pihak perusahaan. Kami ingin suara kami didengar,” tegas Adlin.

Konflik ini mencuat setelah Kepala Desa Sei Tualang dijatuhi vonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Stabat. Ia dianggap melakukan pengerukan tanah di atas lahan yang diklaim milik PT Sri Timur, yang hingga kini masih menuai sengketa.

Sayangnya, tuntutan warga tidak langsung direspons karena seluruh anggota DPRD Langkat sedang berada di luar daerah dalam rangka kunjungan kerja. Meski begitu, perwakilan massa akhirnya diterima oleh staf sekretariat DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara resmi.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dan dijaga ketat oleh puluhan personel dari Polres Langkat. (endang/hm17)