Batu Bara, MISTAR.ID
Ketua BPI KPNPA-RI Kabupaten Batu Bara Sultan Aminuddin minta penegak hukum mulai dari Kejari dan Polres Batu Bara, untuk mengusut proyek tembok penahan gelombang air pasang yang berada di Kecamatan Tanjung Tiran.
Pasalnya, ada dugaan bahwa pengerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan bestek. Karena baru selesai dikerjakan pada akhir Desember tahun 2020 tahun lalu, bangunan tersebut tanpak sudah retak-retak.
Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua BPI KPNPA-RI Kabupaten Batu Bara, Sultan Aminuddin kepada Mistar, Kamis (7/1/21).
Menurutnya, CV PK selaku rekanan yang mengerjakan proyek tersebut harus bertanggungjawab atas keretakan bangunan, yang belum lama selesai pengerjaanya.
Baca juga:Â Kapolres Batu Bara Minta PAMK Bantu Tanggulangi Narkoba
“Tembok penahan gelombang pasang yang menelan anggaran Rp7.861.000.000, yang dikerjakan oleh CV PK telah mengalami retak panjang di beberapa titik,” ujarnya.
“Kami khawatir bila gelombang air pasang laut cukup tinggi dalam waktu dekat tembok bernilai miliaran rupiah tersebut akan pecah,” sambung pria yang akrab disapa Ucok Kodam tersebut.
Disebutkan Ucok Kodam, saat pengerjaan Oktober tahun lalu, BPI menduga pengerjaan pembangunan tembok penahan gelombang air pasang tepi Pantai Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dikerjakan tidak sesuai bestek.
Pada investigasi pihaknya ditemukan pengerjaan sepanjang 300 meter diduga tidak sesuai perencanaan. Terlihat pengecoran buis dan kubus menggunakan material batu padas dan besi beton yang diragukan speknya.
Baca juga:Â Jelang Pergantian Tahun, 45 Personil Polres Batu Bara Naik Pangkat
Berdasarkan temuan tersebut Ucok Kodam minta pihak penegak Hukum, Kejari Batu Bara dan Polres Batu Bara, agar melakukan penyelidikan pada kegiatan proyek pembangunan Tembok Penahan Gelombang Air Pasang Pantai di Desa Bandar Rahmat yang diduga menyalah. (ebson/hm07)
