Tebing Tinggi, MISTAR.ID
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, yang diwakilkan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Nasrullah dan Kepala BPS Kota Ir. Ida Suswati, kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, di ruang Kerja Wali Kota gedung Balai Kota lantai IV Jl. Dr. Sutomo, Senin (18/12/23).
Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro itu diikuti seluruh Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) atau mewakili di daerah masing-masing.
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan berdasarkan rilis BPS per tanggal 1 Desember 2023, kondisi inflasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada Bulan November 2023, 10 Provinsi Tertinggi, Inflasi Gabungan Kota Per-Provinsi (y-o-y) diantaranya Lampung 4,10%, Maluku utara 3,90%, Bangka Belitung 3,87%, Jambi 3,75%, Sumatera selatan 3,52%, DI Yogyakarta 3,48%, Kepulauan Riau 3,44%, Kalimantan Timur 3,30%, Riau 3,26% dan Jawa Timur 3,24%.
Baca juga: Cegah Inflasi saat Nataru, Aulia Rachman Minta PUD Pasar Medan Intens Pantau Harga Pasar
“Sementara itu, 10 Provinsi Terendah diantaranya Aceh 1,44%, Papua 1,82%, Kalimantan Barat 2,01%, Sulawesi barat 2,21%, DKI Jakarta 2,33%, Maluku 2,39%, Kalimantan Utara 2,45%, Kalimantan Tengah 2,58%, NTB 2,66% dan Bali 2,77%,” urai Sekjen Kemendagri RI.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan andil inflasi Desember menurut kelompok pengeluaran, 2019-2023 (m-to-m, %) yakni dalam lima tahun terakhir, selalu terjadi inflasi pada bulan Desember, dilihat menurut kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok transportasi cenderung memberikan andil inflasi terbesar pada Bulan Desember.
“Adapun beberapa komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga menjelang natal dan tahun baru adalah angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah,” ungkap Pudji Ismartini.
Pada tanggal 12 Desember lalu, BPS telah melaksanakan sosialisasi hasil survei biaya hidup Tahun 2022, dimana survey hidup Tahun 2022 ini dilakukan untuk memutakhirkan tahun dasar yang dipergunakan dalam menghitung indeks harga konsumen yang menjadi indikator utama penghitungan inflasi.
Sehingga dengan dirilisnya survei biaya hidup Tahun 2022, maka nanti sejak Bulan Januari 2024, penghitungan inflasi akan menggunakan tahun anggaran dasar baru yaitu Tahun 2022.
Turut hadir di ruang Kerja Wali Kota, Disnakerperin Ir. Iboy Hutapea, perwakilan instansi terkait, tim Aptika.(Nazli/hm17)
