Sebab menurut sejumlah warga yang turut membincangkan hal itu terkait  suatu konsep perencanaan dan keadaan lahan seharusnya sudah mempunyai hak mendasar dan memenuhi syarat oleh Pemerintah Dairi, sehingga pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah tidak bisa dihentikan oleh warga.
“Dengan adanya insiden penutupan akses jalan oleh warga ke lokasi proyek pemerintah, berarti legal standing lahan tersebut perlu dipertanyakan. Kuat dugaan lahan dimaksud terjadi sengketa. Pertanyaannya, mengapa Pemerintah Dairi alokasikan proyek di lahan diduga bersengketa?,” sebut E Siburian.
Menanggapi lahan proyek tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Dairi, Iwan Teruna Berutu yang berulang kali dihubungi mistar.id, Jumat (15/9/23) tidak bersedia menerima telepon walau aktif.
Baca juga :Â APH Diminta Usut Dua Proyek di Kabupaten Dairi yang Disorot Warga
Sama halnya saat dikonfirmasi ke Kantornya juga tidak berada di tempat. Namun, sejumlah staf menyampaikan jika Kepala Dinas Iwan Betutu sedang ke luar.
Diberitakan mistar.id sebelumnya, pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung sederhana kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota sempat berhenti karena akses jalan menuju lokasi proyek ditutup (blokir) oknum PHU Bintang Barung-Barung di Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
Proyek tersebut berbiaya Rp2,8 miliar dari DAK tahun anggaran 2023 yang pelaksanaannya dimulai bulan Juli-November dengan pelaksana CV PU, sumber proyek Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Dairi.
Informasi diperoleh mistar.id, sejumlah warga yang diketahui dari PHU Bintang Barung-barung menutup dua jalan masuk atau pintu akses jalan menuju proyek dengan menggunakan palang dari kayu dan bambu, Jumat (8/9/23). (manru/hm18)
