Samosir, MISTAR.ID

Polemik pengadaan mobil dinas Bupati Samosir yang disebut bernilai lebih dari Rp3 miliar memantik sorotan publik. Namun, kritik tajam kini justru diarahkan kepada DPRD Kabupaten Samosir yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan empati sosial di tengah kondisi masyarakat yang sulit.

Tokoh masyarakat Samosir, Oloan Simbolon, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap DPRD yang dinilai pasif dan terkesan diam menyikapi isu tersebut. Menurutnya, DPRD seharusnya hadir sebagai penyeimbang kekuasaan ketika kebijakan pemerintah daerah dinilai tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat.

“Jika pemerintah daerah tidak memiliki kepekaan dan nurani, DPRD semestinya tampil sebagai pengontrol. Namun yang terlihat hari ini, DPRD justru seperti kehilangan suara,” ujar Oloan, Sabtu (17/1/2026).

Mantan pimpinan legislatif Samosir itu menilai, sejak tahap pembahasan anggaran, DPRD memiliki ruang dan kewenangan untuk mengantisipasi kebijakan tersebut. Setidaknya, kata dia, pembelian mobil dinas dapat ditunda atau disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini.

Oloan menegaskan, DPRD tidak boleh hanya berperan sebagai lembaga pengesah anggaran. Lebih dari itu, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap penggunaan APBD berpihak pada kebutuhan dan penderitaan masyarakat.

Ia juga menyebut DPRD seharusnya berada di garis terdepan dalam menyuarakan empati publik, bukan justru membisu. Pembiaran terhadap kebijakan yang dinilai melukai rasa keadilan sosial, menurutnya, merupakan bentuk kegagalan kolektif wakil rakyat dalam menjalankan amanah konstituen.

“Fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar formalitas. Ketika sebuah kebijakan sah secara prosedur tetapi melukai rasa keadilan, di situlah keberanian DPRD diuji. Sayangnya, ujian itu tidak dijawab,” katanya.

Oloan menilai sikap diam DPRD berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan lembaga perwakilan, sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

“Rakyat tidak memilih DPRD untuk menjadi penonton kekuasaan. Mereka dipilih untuk bersuara, membela, dan berpihak. Jika kepekaan itu hilang, maka keberadaan DPRD patut dipertanyakan,” ucapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Samosir terkait sikap lembaga tersebut atas polemik pengadaan mobil dinas Bupati Samosir maupun dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat.