Langkat, MISTAR.ID
Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti rapat kerja pencegahan tindak pidana korupsi dan evaluasi program strategis pemerintah daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Rapat dilakukan secara virtual dari Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Sementara Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH didampingi Sekdakab dr H Indra Salahuddin MKes mengikuti rapat dari ruang rapat Langkat Comand Center (LCC) Kantor Bupati Langkat di Stabat, Senin (24/1/22).
Usai Rakor, H Syah Afandin SH menyampaikan bahwa Mendagri M Tito Karnavian mendorong semua pemerintah daerah melakukan perbaikan sistem pemerintahan yang lebih transparan. Arahan itu disampaikan Mendagri kepada kepala daerah se-Indonesia dalam Raker Evaluasi Program Strategis tersebut.
Baca Juga:Terjaring OTT, Bupati Langkat Diboyong KPK ke Jakarta
Salah satunya, kata H Syah Afandin, dengan digitalisasi di berbagai bidang. Sehingga mengurangi kontak fisik dan potensi tindak pidana korupsi. “Perbaikan sistem perlu dilakukan, perlu dikaji sistem politik pemerintah kita ke sistem yang diupayakan lebih transaparan untuk mengurangi kontak fisik, di antaranya dengan digitalisasi di berbagai bidang,” kata H Syah Afandin.
Mendagri juga menuturkan, di awal tahun ini sudah ada beberapa kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu harus menjadi perhatian semua pihak karena selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga terhadap kepercayaan publik kepada kepala daerah secara umum.
“Saya yakin banyak sekali kepala daerah berprestasi dan berkinerja baik, namun akan terdampak oleh segelintir yang tersandung hukum,” ucap Plt Bupati mengulang kata Tito.
Baca Juga:Biro Otda Sudah Serahkan Surat Penegasan Plt Bupati Langkat
Bentuk tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi, dipaparkan Afandin, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, disusul promosi/mutasi jabatan, lalu suap atau gratifikasi. Selain itu, setidaknya ada tiga hal lain terkait sistem pemerintahan yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Pertama, sistem politik. Sebab biaya politik yang tinggi untuk menjadi seorang kepala daerah, merupakan penyebab tindakan korupsi demi menutupi hutang biaya politik. Jika kepala daerah terpilih, lalu pemasukannya kurang, tidak bisa menutupi biaya politik. Ya, akhirnya terjadi korupsi untuk menutup biaya politik,” tuturnya.
Kedua, sistem rekrutmen transaksional. Ketiga, sistem administrasi pemerintahan yang membuka peluang tindak pidana korupsi. Misalnya pertemuan fisik, birokrasi yang berbelit atau regulasi yang dibuat sedemikan panjang, sehingga atas nama regulasi terjadi negosiasi transaksional. “Justru demikian, perlu perbaikan sistem pemerintahan yang lebih digitalisasi. Inilah yang kemudian memunculkan konsep smart city, smart government dan e-government. Mulai dari perencanaan sampai eksekusi dalam pelaksanaan semua harus dibuat digital,” sebutnya.
Dengan begitu, sistem pemerintahan yang bersih akan terealisasi, yang juga berdampak pada pemasukan negara lewat PAD dan kesejahteraan aparatur negara. Salah satu faktor, yaitu kesejahteraan ASN akan dapat didongkrak karena tindak pidana korupsi bisa ditekan.
Baca Juga:H Syah Afandin, SH Resmi Menjabat Plt Bupati Langkat
Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan perlu dilakukan perbaikan sistem, dengan mengupayakan transparansi dari sistem tersebut, dengan memanfaatkan beberapa teknologi informasi yang sedang berkembang. “Yang paling menjadi perhatian kita adalah tentang sistem tentang tata kelolaan dari pemerintahan daerah itu sendiri, kata Firli.
Dia berharap kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah dapat ditekan sedini mungkin. Serta yang harus dilakukan oleh kepala daerah adalah memperbaiki sistem itu sendiri. “Dengan sistem yang baik tidak akan terjadi korupsi, korupsi terjadi karena ada kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya Integritas,” tegasnya.(syofian/hm15)
