Toba, MISTAR.ID

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Toba hingga kini belum menentukan nama-nama calon kepala sekolah SD dan SMP yang akan dilantik. Seluruh peserta telah mengikuti asesmen pada November 2025, namun proses penetapan masih berjalan.

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan (Kabid Tendik) Disdikpora Toba, Henry Simarmata, mengatakan hingga saat ini belum ada penyusunan daftar nama calon kepala sekolah yang akan dilantik.

“Sebelum menentukan nama, kami terlebih dahulu harus menjabarkan dan menjelaskan kepada pimpinan terkait regulasi pelantikan agar tidak menyalahi aturan,” ujar Henry, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, selain menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah, pihaknya juga telah menyampaikan usulan dan saran kepada Bupati. Namun, menurutnya, penjelasan lebih lanjut menjadi kewenangan Kepala Dinas.

“Kami sebagai Kabid hanya melakukan pengawalan agar proses pelantikan sesuai aturan. Untuk penentuan jadwal dan nama-nama calon kepala sekolah merupakan kewenangan Kadis yang kemudian disampaikan kepada Bupati. Kita menunggu saja keputusan pimpinan terkait pelantikannya kapan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Toba, Rikardo Hutajulu, saat dikonfirmasi wartawan Mistar terkait kemungkinan pelantikan dilakukan pada Februari 2026 serta penentuan nama-nama kepala sekolah yang akan dilantik, belum memberikan jawaban pasti.

“Untuk pelantikan masih dalam proses,” katanya singkat.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Toba, Donal Simanjuntak. Ia menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima daftar nama kepala sekolah SD dan SMP yang akan dilantik untuk keperluan penerbitan surat keputusan (SK).

“Daftar nama-nama yang akan dilantik saja belum kami terima. Jadi, bagaimana kita bisa berbicara soal SK, sementara proses penentuan nama masih berjalan di Disdikpora,” ujar Donal.

Sebelumnya, Bupati Toba Efendi Napitupulu sempat menyampaikan bahwa pelantikan kepala sekolah akan segera dilakukan pada Februari 2026. Namun, ia juga menyebutkan saat ini pemerintah daerah tengah disibukkan dengan penyelesaian laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (hm25)