Asahan, MISTAR.ID
Bupati Asahan, Surya baru saja melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Asahan, Selasa (6/6/23).
Namun, dari beberapa nama yang dilantik itu, beberapa dinilai tak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, ijazah dan standard kompetensi yang dibutuhkan.
Terkait hal ini, DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Asahan memberikan perhatian terhadap kondisi itu. Karena dinilai itu dapat mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik.
Baca juga: Rencana Pemkab Asahan Bangun Menara Masjid Rp 20 Miliar Menuai Penolakan
“Dari beberapa nama yang dilantik kemarin, kita perhatikan ada beberapa orang dinilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, namun menempati posisi tertentu. Kami mengkhawatirkan ini akan berpengaruh pada roda pemerintahan,” kata Budianto Lubis selaku Sekretaris Partai NasDem Asahan kepada wartawan, Rabu (7/6/23).
Pihaknya berharap, Bupati dapat memberikan perhatian terhadap hal ini, dengan melakukan evaluasi. Sebab, proses pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV tentunya akan berpengaruh pada roda pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Asahan, guna menunjang visi dan misi ‘Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter’
Dikatakan Budianto, secara aturan mengacu pada asas pelayanan publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional PNS, seharusnya Pemkab Asahan melaksanakan secara tranparan tahapan tersebut.
Baca juga: Rencana Pemkab Asahan Bangun Menara Masjid Rp 20 Miliar Menuai Penolakan
“Ini agar meminimalisir terjadinya tarik menarik kepentingan tertentu atau juga sebagai ajang untuk mencari keuntungan oleh pejabat tertentu,” ujarnya.
Lanjut Budianto, NasDem berharap proses pengangkatan jabatan tersebut berlangsung secara professional. Salah satunya dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, terutama pada jabatan ahli utama yang akan diduduki.
“Hal itu untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, serta diakui lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya,” ujarnya. (perdana/hm16)
