“Tetap kita sarankan mereka (Dinas Pendidikan) menindaklanjuti rekomendasi yang kita berikan. Namun jika lewat 60 hari belum juga ada pengembalian, hal tersebut sudah menjadi ranahnya Aparat Penegak Hukum, Kejari Tobasa untuk menindaklanjutinya,” pungkas Patuan Pasaribu.
Diketahui, kasus dugaan korupsi di Disdikpora Toba mendapat sorotan dari LSM Khatulistiwa Sumatera Utara (Sumut) yang telah mencoreng dunia pendidikan dengan kasus ini, dimana pendidikan menjadi program unggulan dari Bupati Toba, Poltak Sitorus.
Sekretaris LSM Khatulistiwa Sumut, Sogar Manurung mengatakan ada tiga program unggulan Bupati Toba yaitu pendidikan, pertanian dan pariwisata namun malah menjadi sorotan di Kabupaten Toba.
Baca juga :Â Jumlah Siswa SMP Masuk SMA Unggulan Menurun, Disdik Toba Patut Dievaluasi
Rekomendasi APIP (Inspektorat) merupakan bukti bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Toba tidak mendukung Program Bupati, untuk menyelamatkan Dinas Pendidikan dari tangan-tangan orang yang bisa menghambat kemajuan Pendidikan.
“Sudah selayaknya Bupati melakukan evaluasi kepada pejabat yang tidak bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Toba, jika benar pak Poltak Sitorus berniat memajukan dunia pendidikan di Toba,” tandas Sogar. (nimrot/hm18)
