Toba, MISTAR.ID
Komisi A DPRD mengkritik sejumlah kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Toba. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Toba, Komisi A DPRD menilai masih kurangnya sumber daya manusia. Tak hanya itu, masih ada delapan jabatan yang belum terisi sejak tahun 2021
“Sampai saat ini mobil keliling untuk pelayanan ke desa-desa hanya ada satu unit, sehinggat tidak bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Kita berharap Pemerintah Kabupaten Toba dapat memberikan perhatian untuk kekurangan SDM atau segera mengisi jabatan yang kosong di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil,” ucap Ketua Komisi A DPRD Toba, Diama Aruan, Senin (13/5/24).
Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPA), menurutnya dalam pembentukan badan usaha milik desa belum terbina dan terkelola dengan baik sehingga belum bisa dikatakan sudah meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.
Baca Juga :Â Pemkab Toba Rakor Persiapan Pilkada Serentak dan Serahkan Dana Hibah Secara Simbolis
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Diama menilai jaringan internet sangat lelet di Kabupaten Toba. Padahal, itu sudah menjadi kebutuhan mendasar baik untuk kebutuhan pendidikan, mencari pekerjaan dan lainnya.
“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan anggaran untuk organisasi atau partai politik yang ada di Kabupaten Toba supaya lebih selektif sehingga tidak terjadi seperti pada tahun 2023, terdapat 3 organisasi masyarakat dan satu partai politik yang tidak bisa dicairkan angarannya karena tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.
Pada Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Toba, Diama mengatakan sampai saat ini belum dapat terlaksana dengan baik, diakibatkan kurangnya sosialisasi. Menurutnya, kabupaten melaksanakan apa yang harus dilakukan seperti menyediakan pegawai untuk penataan arsip dan mengusulkan anggaran yang dibutuhkan untuk penataan arsip tersebut.
“Kita mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memperjelas keberadaan arsip dan aset Pemerintah Kabupaten Toba agar tidak ada kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai milik pribadi ataupun kelompok,” paparnya.
