Sidikalang, MISTAR.ID
Supiaty Pinem, penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) Kirana Desa Lae Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi mengembalikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) periode tanggal 1-31/12/22 ke kas daerah atau PT BPD Sumut (Bank Sumut) cabang Sidikalang, Selasa (1/8/23).
Pengembalian itu, Supiaty Pinem didampingi Ketua Pimpinan Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PD-Himpaudi) Kabupaten Dairi, Luat Darson Simanullang.
Kepada mistar.id, Supiaty Pinem usai menyetor uang sebesar Rp5,6 juta di Bank Sumut Sidikalang menjelaskan alasan pengembalian dana BOP-PAUD tersebut.
Ia mengaku takut terindikasi kasus tindak pidana korupsi uang negara. Dijelaskannya, tepat tanggal 17 Januari 2023, dirinya diperintahkan Kepala Bidang Pendidikan non-Formal dan Informal (Kabid-PNFI) yang saat itu dijabat Marina Sinaga agar mencairkan dana BOP PAUD Kirana untuk dipergunakan atau dibelanjakan sesuai kebutuhan.
Baca juga :Â Himpaudi Dairi: Kami Sangat Prihatin, Citra PAUD Tercoreng
Lalu, Supiaty Pinem yang mencairkan uang itu sebesar Rp6.756.000. Namun seminggu kemudian, Supiaty Pinem dihubungi Marina Sinaga via telepon dan melalui pesan di grup WhatsApp, supaya dana BOP 2022 itu dikembalikan ke kas daerah atas nama rekening lembaga masing-masing dengan alasan tidak dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan.
“Lembaga PAUD yang diperintahkan mengembalikan kurang lebih 10 lembaga, seingat saya ya,” kata Supiaty Pinem.
Merasa aneh, karena arahan Marina Sinaga sebelumnya supaya segera dipergunakan.
Bahkan Supiaty Pinem sudah sempat mempergunakan sebahagian dana BOP kebutuhan PAUD Kirana.
Baca juga :Â Pj Sekda Dairi Dilantik, Bupati Singgung Soal LPJ Ditolak DPRD
Namun dirinya merasa janggal dan takut terindikasi korupsi, tepat pada Selasa (1/8/23) Supiaty menyetorkan kembali sisa uangnya sebesar Rp5,6 juta ke rekening lembaga kas daerah Bank Sumut, sedangkan uang senilai Rp1 juta sudah terlanjur digunakan untuk keperluan PAUD Kirana.
Menanggapi itu, Ketua Pimpinan Daerah Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PD-Himpaudi) Kabupaten Dairi, Luat Darson Simanullang mengaku sangat miris karena manajemen dan administrasi di Bidang Pendidikan non-Formal dan Informal (Kabid-PNFI) terkesan amburadul berdampak merusak dan mencoreng citra PAUD Dairi hingga pengelolaan sejumlah PAUD juga hancur sebahagian berhenti tidak beroperasi.
Untuk itu, Luat Darson berharap Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengusut kasus dugaan penggelapan dana BOP PAUD di Dairi.
Baca juga :Â DPRD Tolak Ranperda LPJ Bupati Dairi Tentang Pelaksanaan APBD TA 2022
“Kiranya menjadi atensi APH,” tegas Luat Darson, Selasa (1/8/23).
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Dairi, Jonny William dan Kepala Bidang PNFI, M Sitanggang ketika dihubungi mistar.id lewat selulernya menyebutkan alasan mereka sesuai keterangan Marina Sinaga sebelumnya yang sudah dimutasi ke Dinas Sosial Dairi.
“Dana BOP 2022 dapat dipergunakan, karena terakhir dengan masa penarikan dan penggunaannya  per tanggal 31 Desember 2022. Sementara penyelenggara PAUD Kirana mencairkan dana dimaksud pertengahan januari 2023 dan sudah melewati tahun anggaran,” ucap Jonny W Purba menirukan.
Menurut Jonny, pihaknya masih mempelajari juknisnya terkait persoalan tersebut.
Baca juga :Â DPRD Dairi Sidak Pedagang, Puluhan Ton Pupuk Diduga Ilegal Ditemukan
“Itu pendapat ibu Marina Sinaga ya. Kalau kami harus mempelajari dulu juknisnya, karena juknis bisa berubah-ubah setiap tahun anggaran,” sambung Jonny.
Diberitakan sebelumnya, Ketua PD-Himpaudi Kabupaten Dairi, Luat Darson Simanullang mengaku prihatin dan sangat miris melihat kondisi penyelenggaraan PAUD akhir-akhir ini di Kabupaten Dairi.
“Himpaudi banyak mendapat informasi permasalahan di tingkat penyelenggara dan Dinas Pendidikan Dairi mengenai administrasi PAUD terkesan amburadul dan ala bar-bar,” katanya. (manru/hm18)
