Pakpak Bharat, MISTAR.ID
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Â Pakpak Bharat sangat mendukung program Gerakan Sinergi Reforma Agraria. Gerakan ini upaya untuk penataan aset dan penataan akses yang dilaksanakan dengan cara kolaborasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dipandang sebagai sebuah langkah maju, dapat berjalan dengan baik.
Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pemilik lahan, juga ada pemberdayaan peningkatan nilai aset yang melibatkan para pihak.
Hal ini disampaikan Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Sekda) Pakpak Bharat, Roymond Alfalink, dalam acara Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang digelar serentak di seluruh Indonesia oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Senin (22/04/2024).
“Selama ini kami sudah melaksanakan bentuk kegiatan gerakan sinergi ini dengan memberikan dan membuka akses pemberdayaan ekonomi seperti pemberian bantuan alsintan, pendampingan kelompok tani, pendampingan pendaftaran NIB dan kegiatan lainnya yang relevan. Kedepan tinggal menyesuaikan fokus dan lokus agar yang menerima bantuan-bantuan tersebut juga merupakan subjek yang mengikuti program reforma agraria,” ucap Roymons Alfalink.
Baca juga:Â Bupati Pakpak Bharat Serahkan Dokumen Laporan Keuangan ke BPK RI
Dalam mensukseskan kegiatan itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Pakpak Bharat, Mindo Desima Sianturi juga melakukan penyerahan bantuan benih dan bantuan lainnya kepada penerima manfaat di beberapa Desa diantaranya Desa Silima Kuta, Desa Lae Langge Namuseng dan Desa Kecupak II.
“Kita mengetahui bersama, sinergitas kami, Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat selama ini sangat terjalin baik, dukungan penuh Bupati Pakpak Bharat terhadap reforma agraria ini sangat kami rasakan dalam upaya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria,” ujarnya.
Dijelaskan, Bupati sebagai ketua gugus tugas reforma agraria Kabupaten dalam pelaksanaannya tahun ini telah mendistribusikan tanah dan juga turut serat dalam penanganan Akses Reforma Agraria. (sampang/hm17)
