Medan, MISTAR.ID - Persoalan banjir di kawasan perbatasan Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, hingga kini belum teratasi. Kendala lahan dan anggaran menjadi hambatan dalam upaya penanganan banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat tersebut.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Defri Noval Pasaribu, mendesak Dinas SDAMBK Kabupaten Deli Serdang agar menjadikan penanganan banjir di kawasan tersebut sebagai prioritas pada 2027.

Menurut Defri, persoalan banjir yang diduga berkaitan dengan aliran air dari wilayah Namorambe menuju Medan Johor itu tidak boleh terus berlarut-larut hanya karena terkendala batas kewenangan antarpemerintah daerah.

“Mohonlah, gimanapun dibuat caranya, atau dimanfaatkan tanah yang sudah ada. Pembangunan drainase di setiap jalan yang ada di gang itu juga bisa menjadi solusi. Artinya, kita buat drainase di bagian tengah jalan, itu bisa jadi solusi,” ujarnya saat berkomunikasi dengan Sekretaris Dinas SDAMBK Deli Serdang melalui sambungan telepon di Ruang Komisi D DPRD Sumut, Senin (12/10/2026).

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, apabila Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami keterbatasan kewenangan maupun kemampuan dalam menangani persoalan tersebut, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan perlu dilakukan.

“Kalaupun kewenangan dan kemampuan Deli Serdang tidak memumpuni, jangan jadikan faktor penghambat. Nanti kita bisa koordinasi dengan provinsi, baik SDAMBK dan lainnya. Nanti kita akan lakukan intervensinya seperti apa. Jangan sampai tidak jalan, nanti sama-sama kita cari jalan keluarnya,” tegasnya.

Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Dinas SDAMBK Kabupaten Deli Serdang, Agus Salim, mengatakan pihaknya telah merencanakan pembuangan air dengan menghubungkan alirannya ke Sungai Deli.

Namun, rencana tersebut masih terkendala ketersediaan lahan karena sebagian bidang tanah yang dibutuhkan merupakan milik warga.

“Rencana kita memang ada melakukan pembuangan untuk mengkoneksi ke Sungai Deli. Tetapi hingga kini mengalami kendala dan belum dapat, karena ada beberapa tanah yang menjadi milik warga. Jika memang ada lahan kecil yang nantinya bisa kita lakukan pembelian, nanti bisa diusulkan,” katanya.

Terkait kemungkinan penanganan banjir tersebut diakomodasi melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Agus menyebut peluang pelaksanaannya cukup berat. Menurut dia, P-APBD 2026 Kabupaten Deli Serdang hingga kini belum terealisasi.

Karena itu, pihaknya berencana mengusulkan penanganan banjir tersebut dalam rencana anggaran 2027 apabila tidak dapat direalisasikan melalui P-APBD 2026.

“Untuk P-APBD 2026 kita sedang terkendala dan belum terealisasi, jadi berat kemungkinan untuk dilaksanakan tahun ini. Kami akan masukkan ini di R-2027 apabila di P-APBD 2026 tidak terealisasi,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Defri meminta agar persoalan anggaran tidak menjadi alasan berulang yang membuat penanganan banjir kehilangan prioritas. Ia berharap rencana penanganan tersebut benar-benar diperjuangkan dalam perencanaan anggaran 2027.

“Jangan klasik alasannya itu, jangan jadikan itu jadi tidak prioritas kerja. Okelah di P-APBD 2026 tidak bisa, tetapi saya bermohon di R-2027 ini jadi prioritas. Jadi tahun depan jangan ini lagi alasannya, tolong ini disegerakan. Kasihan masyarakat terdampak banjir terus. Kita harus kolaborasi, saya akan bantu nanti untuk komunikasi kepada Pemko Medan,” tegas Defri.

Diketahui, Komisi D DPRD Sumut selama setahun terakhir telah berupaya mendorong penyelesaian persoalan banjir di kawasan perbatasan Medan Johor dan Namorambe. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala kewenangan dan koordinasi. (*)