Simalungun, MISTAR.ID

Nagori atau Desa Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun bersiap menjadi pilot project pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Saat ini, sejumlah desa dan kelurahan di wilayah Simalungun juga tengah membentuk kepengurusan KDMP sebagai tindak lanjut program nasional tersebut.

Pangulu Dolok Hataran, Suhardi, mengatakan bahwa proses pembentukan kepengurusan koperasi ditargetkan rampung pada Mei 2025, agar unit usaha bisa segera berjalan sesuai potensi desa.

“Saat ini kita masih dalam tahap pembentukan pengurus. Diharapkan pada bulan Mei nanti, struktur kepengurusan sudah selesai,” ujar Suhardi saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Selain mempersiapkan internal desa, Suhardi juga menyampaikan bahwa Dolok Hataran telah menjalin komunikasi dengan pihak kementerian terkait program Koperasi Desa Merah Putih.

“Kami sudah membangun komunikasi dengan pihak kementerian. Setelah kunjungan dari Jakarta, Simalungun akan ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan program KDMP,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pangulu Rambung Merah, Tumpal Sitorus, menyebut bahwa pihaknya juga tengah membentuk tim dan kepengurusan koperasi.

“Program dari kementerian ini sedang kami kebut. Di Rambung Merah, pembentukan masih dalam proses. Di sisi lain, kami juga diminta mempercepat pengembangan BUMNag dan unit usaha seperti koperasi simpan pinjam,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini fokus utama adalah revitalisasi BUMNag yang telah terbentuk lima tahun lalu. Program KDMP akan mulai disiapkan pada Mei mendatang, bersamaan dengan pendaftaran legalitas di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Simalungun, Maruli Tambunan, mengatakan bahwa sebagian besar desa di Simalungun saat ini sedang menggelar musyawarah desa (musdes) untuk membentuk kepengurusan KDMP.

“Yang masih menjadi pembahasan saat ini adalah sumber pembiayaan untuk jasa notaris. Karena sistem koperasi ini harus seragam secara nasional, kita sedang menyelaraskan anggaran dengan daerah lain,” jelas Maruli.

Maruli menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tengah menyiapkan regulasi mengenai penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai alternatif anggaran jasa notaris. Namun, keputusan finalnya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.

“Belum ada satu pun daerah yang menganggarkan biaya notaris ini karena kebijakan muncul di tengah jalan. Jadi, masih kami kaji agar tidak salah dalam penganggarannya,” terangnya. (hamzah/hm17)