Pematang Siantar, MISTAR.ID

Meski momen Hari Raya Idulfitri sudah berlalu, terminal megah senilai Rp30 miliar lebih di Kota Pematang Siantar yang dilaunching Presiden Jokowi pada 9 Februari 2023 lalu, masih tetap sepi.

Terkait dengan hal itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar Julham Situmorang melalui Kepala Seksi Managemen Lalulintas dan Angkutan Jalan, Tohom Lumban Gaol menegaskan, pihaknya optimis terminal akan dapat maksimal beroperasi dengan kerja sama yang baik.

“Kita harus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Dishub Sumatera Utara. Mereka juga menyadari tidak mudah mengoperasikan Terminal Tanjung Pinggir,” tutur Tohom yang dikonfirmasi awak media, Rabu (3/5/23).

Baca Juga:Ini Alasan Sopir Angkot Siantar Ogah Ngetem di Terminal Tanjung Pinggir

Dijelaskannya, saat ini pihaknya bersama para awak angkutan kota dan pedesaan tengah memasang  plang untuk stasiun atau tempat mangkalnya angkutan-angkutan tersebut di dalam terminal. Dan kalau plang sudah selesai, diminta untuk menempati lokasinya masing-masing.

“Ada 25 merek Angkot dan Angdes yang akan dipasang. Ketika plang sudah dipasang, kita langsung menelepon pihak direksi angkutan kota dan pedesaan supaya mengisi stasiun atau tempat mangkal yang sudah dipasangi plangnya,” ungkapnya.

Masih kata Tohom, untuk saat ini sulit memaksa para awak angkutan untuk masuk ke dalam terminal. “Masalahnya, sewa (penumpang, red) tidak ada dan para sopir angkutan pasti mengalami kerugian. Kalau sewa tidak ada, sopir bilang sama saja dengan membakar minyak,” sebutnya.

Baca Juga:Wali Kota Siantar Gunting Pita Penempatan Angkutan di Terminal Tanjung Pinggir

Kemudian, lanjut Tohom, karena keterbatasan anggaran, termasuk anggaran pemasangan rambu-rambu lalul intas yang akan dipasang di lokasi-lokasi tertentu untuk mengarahkan angkutan masuk ke terminal, pihak akan berupaya mengajukan anggaran pada Perubahan (P) APBD tahun 2023.

“Ya, kita akan berupaya mengajukan anggaran pada P-APBD 2023. Kalau mengajukan anggaran kepada Kementerian memang tidak mudah juga. Tapi, tetap akan kita upayakan, termasuk kepada provinsi,” tukasnya.

Mengenai stasiun angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang saat ini belum juga pindah ke Terminal Tanjung Pinggir, kata Tohom, bukan kewenangan pihaknya. “Jadi semua butuh kerja sama dengan Dishub Provinsi dan Kementerian Perhubungan,” tutupnya.(ferry/hm15)