Rencana Perjalanan Haji Indonesia 2023 Sudah Terbit, Kemenag Siantar: Menunggu Penetapan BPIH
rencana perjalanan haji indonesia 2023 sudah terbit kemenag siantar menunggu penetapan bpih
Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Rencana perjalanan haji (RPH) Indonesia 1444 Hijriah atau 2023 Masehi.
RPH tersebut berisikan rangkaian tahapan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, mulai awal masuknya jemaah ke asrama haji, penerbangan ke Arab Saudi, hingga kepulangan terakhir jemaah dari Madinah ke Indonsia.
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Pematang Siantar, Luhut, S.Ag.MA, ketika dijumpai di ruang kerjanya menyebutkan, bahwa RPH Kota Pematang Siantar sedang tahap penggodokan.
“Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk setiap daerah kota/kabupaten. Ini sedang tahap penggodokan antara di pusat dengan daerah,” ucap Luhut, Senin (13/2/23).
Baca juga:27 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci
Dia menyebut, pihaknya sedang menunggu penetapan dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023. Penetapan melalui Kepres juga belum. Ditambah lagi, belum ada penetapan kuota untuk jamaah haji asal Kota Pematang Siantar.
“Kalau sudah ada dua instrumen ini, maka Kemenag Siantar sudah bisa membuat RPH bagi para calon jemaah haji kita,” tutur Luhut.
Sementara itu, kata dia, jadwal yang ditetapkan pemerintah, dimana kloter pertama jamaah Indonesia akan mulai diberangkatkan secara bertahap ke Madinah mulai tanggal 24 Mei 2023, merupakan keputusan yang tidak bisa diganggu gugat lagi.
“Ini betul, jadi tanggal 24 Mei ini sudah deadline, tidak diubah lagi. Hanya saja, untuk jamaah kita pastinya akan diatas tanggal tersebut,” sebut dia.
Baca juga:Jokowi: Biaya Haji 2023 Baru Usulan, Sedang Dikaji
Luhut memperkirakan bahwa RPH untuk Kota Pematang Siantar paling lama bulan Maret mendatang sudah selesai disusun dan kemudian ditetapkan oleh Kemenag pusat.
“Paling lama Bulan Maret mendatang sudah siap disusun RPH 2023 untuk Kota Pematang Siantar. Sebab saat ini pun sedang tahap penggodokan. Hasil rapat antara pemerintah daerah dengan Kemenag akan dilaporkan ke Kemenag pusat untuk ditetapkan sebagai RPH,” kata Luhut. (yetty/hm06)
Luhut
