Perkembangan dari Ranperda RTRW sejauh ini belum jelas, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengambil alih dengan mengeluarkan Peraturan No 4 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar tanggal 27 Februari 2024.

Baca juga:Soal Perbaikan Ranperda RTRW Siantar Tahun 2021-2041, Ini Perkembangannya

Fraksi Gerindra menyampaikan, muatan materi dokumen RPJPD tahun 2025-2045 Kota Pematangsiantar memuat materi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah serta RPJP Nasional dan Tata Ruang Wilayah.

“Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai RDTR serta batas wilayah Kota Pematangsiantar yang berkurang,” kata Juri Bicara Chairuddin Lubis.

Selain itu, Fraksi Golkar Indonesia juga menyampaikan jika RPJPD didasari pada RTRW Kota Pematangsiantar. Artinya strategi dan kebijakan pengembangan wilayah tidak terpisahkan dari RTRW.

Juru bicara Fraksi Golkar, Sri Rahmawati yang membacakan pemandangan umum meminta penjelasan Walikota Pematangsiantar terkait Permen Agraria dan Tata Ruang yang tidak ditindaklanjuti.

Baca juga:Nasib Ranperda RTRW Siantar Divoting DPRD

“Kenapa tidak mengajukan Ranperda tentang revisi RTRW ke DPRD Kota Pematangsiantar untuk dibahas bersama sesuai dengan instruksi Permen ATR 4/2024,” kata Sri Rahmawati.

“Pada Pasal 2 berbunyi Kota Pematangsiantar wajib menetapkan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak Permen ini berlaku,” sambungnya.

Fraksi NasDem juga mempertanyakan landasan Pemko Pematangsiantar menyusun RPJPD yang akan berlaku sampai 20 tahun kedepan, sementara RTRW Kota Pematangsiantar masih belum menemukan kejelasan. (gideon/hm17)