Pematangsiantar, MISTAR.ID

Jabatan Direktur Umum (Dirum) Perumda Tirta Uli sampai saat ini kosong dan belum dilakukan seleksi terbuka. Bahkan belum diketahui alasan pasti mengapa posisi yang ditinggalkan Arianto itu tak kunjung terisi. Namun dari informasi beredar menunggu kepala daerah baru dilantik.

Mantan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Uli, Ferry SP Sinamo berpendapat sistem di jajaran direksi bersifat kolektif kolegial. Setiap keputusan yang diambil bersama-sama serta bertanggung jawab atas jalannya perusahaan.

"Tetapi juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan bidang yang ditugaskan," kata mantan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar periode 2019-2024 ini.

Ia melanjutkan setiap anggota direksi juga memiliki tanggung jawab individu sesuai bidangnya, seperti Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik. Setiap pekerjaan, kata Ferry harus mempertanggungjawabkan kepada pemilik modal.

"Jika ada pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu direksi, maka tanggung jawab individu tetap ada, tetapi kebijakan besar tetap menjadi tanggung jawab bersama," ucapnya.

Ferry yang saat ini berprofesi sebagai advokat ini menyebut, dalam kasus kosongnya pejabat Direksi Perumda Air Minum, masa jabatan direksi pengganti ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, khususnya terkait prinsip tata kelola perusahaan daerah.

Meskipun PP 54/2017 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme mengisi kekosongan, prinsip umumnya mengikuti aturan yang berlaku dalam penggantian pejabat di berbagai lembaga, termasuk dalam BUMD

"Jika direksi diganti sebelum 4 tahun dan diisi melalui mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu), masa jabatannya hanya meneruskan sisa waktu direksi sebelumnya. Jika terjadi pergantian direksi karena masa jabatan habis, yang baru diangkat menjalani masa jabatan penuh 4 tahun," terangnya.

Dalam proses seleksi calon direksi, kata Ferry, harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan memahami pengelolaan BUMD.

Pun begitu, latar belakang pendidikan jurusan teknik tidak menjadi persyaratan mutlak. "Tidak wajib dari jurusan teknik, tetapi tergantung pada posisi direksi yang dilamar," jelasnya.

Pada umumnya, jabatan Direktur Teknik, sebut Ferry harus memiliki latar belakang teknik seperti teknik sipil, teknik lingkungan atau teknik mesin. Namun jika melamar sebagai Direktur Utama atau Direktur Umum jurusannya berbeda pula.

"Jika melamar sebagai Direktur Utama atau Direktur Umum, maka bisa berasal dari jurusan lain, seperti Manajemen, Ekonomi, Hukum, atau Administrasi Publik, asalkan memenuhi persyaratan pengalaman di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum," tuturnya.

"Selain pendidikan, pengalaman kerja dan pemahaman tentang BUMD sangat diperhitungkan dalam seleksi direksi," tambahnya. (gideon/hm17)