Simalungun, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Simalungun, Bona Uli Rajagukguk, melontarkan kritik keras terhadap pola penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Ia meminta Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 sebesar Rp412 miliar benar-benar difokuskan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada sektor ketahanan pangan.

Menurut Bona, dana besar yang digelontorkan pemerintah pusat tidak boleh kembali habis untuk program-program yang minim dampak dan sekadar menjadi formalitas belanja daerah.

"Sewaktu rapat LKPJ juga kita sampaikan hal itu, agar program Asta Cita menjadi perhatian OPD," ujar Bona, Jumat (22/5/2026).

Politisi Partai Gerindra itu secara tegas menyoroti sejumlah program sebelumnya yang dinilai gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat, termasuk pengadaan gabah yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah namun hasilnya dinilai nyaris tidak terasa.

"Seperti pengadaan gabah yang biayanya sampai miliaran tahun lalu, tetapi tidak signifikan dirasakan masyarakat dampaknya. Kita sangat menyayangkan hal-hal seperti itu, padahal itu salah satu Asta Cita Presiden Prabowo," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat DPRD mulai kehilangan toleransi terhadap program-program yang dinilai tidak efektif dan berpotensi memboroskan anggaran. Bona menegaskan, sektor ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama karena menyangkut langsung nasib petani dan stabilitas ekonomi masyarakat Simalungun.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghentikan pola penyusunan program yang hanya berorientasi pada serapan anggaran tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.

"Jangan sampai dana besar dari pusat hanya habis di atas kertas, tetapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya," tuturnya.

DPRD, kata Bona, akan terus mengawal penyusunan dan pelaksanaan program yang bersumber dari TKD agar selaras dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi rakyat.

Diketahui, Pemkab Simalungun telah menerima dana TKD pada penghujung Maret lalu. Hal itu juga dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Simalungun, Simson Sauttua Tambunan beberapa waktu lalu.

Namun ia belum membeberkan secara rinci penempatan maupun pembagian anggaran tersebut pada masing-masing sektor pembangunan. "Sudah, sesuai dengan pemerintah pusat," ucapnya.

Bersamaan dengan itu, hingga kini lembaga legislatif mengaku belum menerima penjelasan rinci terkait pos anggaran dan distribusi penggunaan TKD.

Bona menegaskan, setiap rupiah dari anggaran negara harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya petani dan pelaku sektor pangan yang selama ini membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Sorotan tajam ini menjadi peringatan bagi Pemkab Simalungun agar lebih serius menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar menjalankan program administratif tanpa hasil yang terukur.