Medan, MISTAR.ID

Untuk menyoroti hasil sidak Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution yang menemukan keterbatasan stok obat di RSU Haji Medan, sejumlah anggota Komisi E DPRD Sumut buka suara.

Ketua Komisi E, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Sumatera Utara, Muhammad Subandi, memastikan akan memanggil Direktur RSU Haji Medan, terkait keterbatasan stok obat.

“Itu rumah sakit kebanggaan Sumut, jangan bilang tak ada duit. Hasil pemeriksaan keuangannya aja banyak dan surplus, uangnya itu banyak, jadi tak ada cerita kalau alasannya tidak ada duit. Tidak benar itu!,” tuturnya.

Menurutnya, pentingnya kompetensi maupun kelayakan kepala dinas dan direktur yang dipilih pada setiap instansi maupun lembaga di Sumut, sangat menentukan kualitas bagi kelayakan kinerja ke depan.

“Makanya memilih Kadis maupun direktur itu yang berkompeten lah. Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan ini bisa menjadi masukan membangun kepada Pemprovsu,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Evaluasi Aspek Manajerial dan Sistem Pengelolaan

Selanjutnya, seorang anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya, Meryl Rouli Saragih juga menyorotnya. Menurutnya perlu dilakukan evaluasi pada aspek manajerial dan sistem pengelolaan di RSU Haji Medan.

“Persoalan ini tidak bisa dilihat parsial. Harus dievaluasi, bagaimana sistem pengadaan obat RSU Haji, bagaimana prosedur pemantauan stok, bagaimana komunikasi internal ketika ada obat yang habis," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kualitas SDM pengelolanya, jika sistemnya lemah, harus diperbaiki dari hulu ke hilir. Menurutnya, temuan keterbatasan stok obat mengindikasikan adanya kecacatan prosedur internal.

Meryl menambahkan, Direktur RSU Haji sempat mengaku tidak mendapat laporan soal pasien yang menunggu obat selama dua minggu, dan staf rumah sakit mengakui koordinasi dengan apotek mitra tidak berjalan dalam menyediakan alternatif obat.

“DPRD Sumut akan mendorong Gubsu untuk memastikan penempatan pimpinan RS yang kompeten dan mumpuni. Jabatan direktur dan manajemen RS harus diisi figur profesional yang paham manajemen, administrasi keuangan rumah sakit, serta memiliki integritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meryl menilai, pemilihan pimpinan yang tepat adalah kunci keberhasilan pencapaian. Jika memang diperlukan perombakan karena dianggap pimpinan sekarang lalai, itu harus dipertimbangkan demi kebaikan pelayanan.

“Rumah sakit bukan sekadar unit birokrasi biasa, ini menyangkut nyawa dan kesehatan masyarakat. Tidak boleh dipimpin orang yang tidak kompeten di bidangnya,” kata Wakil Sekretaris PDIP Sumut. (*/hm27)