Medan, MISTAR.ID
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sering kali rentan terhadap polarisasi isu dan identitas politik, menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat seperti yang terjadi pada Pilpres tahun 2019.
Hasrat para politisi sering melampaui, menghalalkan segala upaya meraih kursi empuknya pada kontestasi politik, masyarakat menjadi korban yang tak terhindarkan. Pengasingan sosial semakin memanas akibat polarisasi politik yang semula dipicu oleh perselisihan pendapat dan penggunaan bahasa yang kasar.
Menanggapi Pemilu 2024, pengamat politik dan akademisi FISIP UMSU Ananda Mahardika mengatakan dalam Pemilu 2024, polarisasi dan politik identitas mungkin akan terjadi.
“Polarisasi isu dan politik identitas mungkin terjadi pada Pemilu 2024, tapi potensi sedikit. Adanya perbedaan Pemilu 2019 dan 2024, pada 2019 2 calon, sementara 2024 tiga calon, mereka diusung oleh partai nasionalis dan agamais,” ujarnya, Kamis (7/12/23).
Baca Juga :Â Ada 26.089 Penyandang Disabiltas di DPT Sumut pada Pemilu 2024
Ananda menyampaikan, identitas menjadi fokus utama yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Identitas, terutama seputar agama, suku, dan jenis kelamin, menjadi hal yang paling melekat dalam ingatan.
“Sebagai contoh, jika seorang calon legislatif perempuan menghadiri kegiatan perwiridan atau pengajian, hal ini menjadi cara mudah untuk mengaitkan politik dengan identitas,” jelasnya.
Bagi para pelaku politik yang mencalonkan diri, identitas SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) menjadi alat yang mudah untuk dimanipulasi. “Di masyarakat, identitas SARA cenderung lebih mudah diterima. Hal ini membuat strategi pemasaran politik menjadi lebih lancar,” terangnya.
Menurutnya, hingga saat ini politik identitas masih menjadi faktor penting yang sering dimanfaatkan. “Di tengah situasi global saat ini, politik identitas tetap relevan,” tambahnya.
Baca Juga :Â Polres Padang Lawas Kawal Penerimaan Surat Suara Pemilu 2024
Ananda yang telah melakukan penelitian terkait politik identitas pada tahun 2013, menemukan bahwa polarisasi di Sumatera Utara hanya pada satu hal, yakni agama. Dia juga menilai bahwa politik identitas yang terjebak dalam strategi pemasaran tidak membawa perubahan nyata dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Sebagai contoh, di wilayah pesisir Sumatera Utara bagian timur, mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu. Saat Pemilu, banyak yang menggunakan identitas melayu, namun setelah terpilih, mereka gagal memperjuangkan hak-hak nelayan. Mereka tidak menyadari kompleksitas kemiskinan,” jelasnya.
